Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Harus Netral dan Bebas dari Intimidasi

Kompas.com - 26/07/2014, 05:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Jumat (25/7/2014) malam, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai harus dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. MK harus netral dan terbebas dari segala intimidasi yang mungkin terjadi.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengaku tidak terlalu khawatir dengan netralitas MK. Yang dia khawatirkan justru adalah risiko terjadinya intimidasi dari berbagai pihak.

"Saya kira godaan ke MK itu tidak hanya sekarang. Setiap hari, MK itu digoda. Jadi, tidak perlu khawatir dengan netralitas MK. Yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah membuat MK tidak merasa terintimidasi dalam menilai dan memutuskan perselisihan pemilu ini," kata Irman saat dihubungi, Jumat malam.

Irman menjelaskan, tekanan terhadap MK bisa datang dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tekanan bisa saja datang dari Prabowo-Hatta yang mengajukan gugatan. Namun, bukan tidak mungkin tekanan juga datang dari pihak pemenang pilpres yang digugat, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Yang penting kita harus bebaskan MK dari rasa takut dan rasa ragu untuk mengambil keputusan sebaik-baiknya," tambah Irman.

Salah satu cara membuat MK tidak tertekan, menurut dia, adalah dengan memberikan kepercayaan penuh terhadap lembaga yang berdiri sejak 2003 itu. Dia meyakini, MK telah pulih pasca-kasus suap yang menjerat ketuanya dulu, Akil Mochtar.

"Kita harus bebaskan MK dari rasa takut dan tekanan. Itu yang perlu dipikirkan. Biarkan mereka ambil keputusan seindependen mungkin. Semua harus memberi kepercayaan ke MK," tambahnya.

Menurut dia, cara lainnya adalah dengan memperketat pengamanan sidang semaksimal mungkin. Independensi MK, menurut dia, harus benar-benar diperhatikan mengingat keputusan yang diambil nanti akan besifat final dan mengikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com