Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskapol UI: Situs "Kawalpemilu.org" Lebih Valid daripada "Real Count" Partai Politik

Kompas.com - 21/07/2014, 19:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, situs penghitungan pemilu yang berasal dari masyarakat (crowdsource), seperti kawalpemilu.org, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik daripada penghitungan yang dilakukan partai politik. Hal itu karena situs tersebut bersifat terbuka.

"Untuk data ini lebih robust karena ini mengukur data populasi, bukan sampel. Meskipun data masuk 97 persen, ini sudah stabil dan mustahil berubah kecuali ada 'upaya lain' di luar aspek pengukuran," kata Manajer Riset Puskapol UI, Dirga Ardiansa, melalui pesan elektronik, Senin (21/7/2014).

Dia menjelaskan, penghitungan dari C1 hingga DB1 oleh masyarakat dengan mekanisme yang terbuka adalah data yang tingkat validitasnya lebih tinggi. Hal itu, kata dia, disebabkan karena ada proses validasi berlapis dan triangulasi data.

"Tentu saja hasil crowdsource konsisten dengan hasil quick count baik dari segi validitas (akurasi) dan realiabilitas (keandalan) yang menempatkan pada angka keunggulan Jokowi-JK pada rentang 52-53 persen, sementara Prabowo-Hatta pada 48-47 persen," tulisnya.

Sementara itu, Dirga menuturkan, penghitungan CI yang dilakukan partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki potensi bias yang tinggi. Pasalnya, mereka tidak membuka opsi keterlibatan lain, dalam hal ini adalah masyarakat.

Dengan demikian, Dirga mengatakan, Komisi Pemilihan Umum saat ini memiliki dua data yang valid. Pertama, hasil quick count tujuh lembaga survei yang kredibel dan teruji. Kedua, data crowdsource penghitungan C1 hingga DB1 dari KPU.

"Maka, dalam konteks demokrasi inilah data resmi untuk mengawal hasil resmi KPU sebagai data kontrol dalam demokrasi yang sehat," tandas staf pengajar Ilmu Politik UI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com