Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Diaudit, Puskaptis Disebut Lembaga Survei "Abal-abal"

Kompas.com - 16/07/2014, 10:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menyayangkan sikap Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi). Menurut Hasto, penolakan Puskaptis untuk diaudit disebabkan oleh alasan politik.

Hasto mengatakan, sebagaimana lembaga survei pada umumnya, Puskaptis juga memiliki beban tanggung jawab ke masyarakat atas data yang disampaikan. Puskaptis juga seharusnya tak perlu menolak diaudit jika yakin telah melakukan hitung cepat Pemilu Presiden 2014 dengan metodologi dan etika yang sesuai.

"Hasil hitung cepat ini kan menyangkut kepentingan publik. Penolakan Puskaptis untuk diaudit sudah masuk ke alasan politik," kata Hasto saat dihubungi pada Rabu (16/7/2014).

Di luar itu, kata Hasto, Persepi juga merupakan organ netral yang tak berpihak pada pasangan mana pun di pilpres. Dengan alasan itu, Hasto yakin, publik akan menganggap Puskaptis sebagai lembaga survei yang tak kredibel. (Baca: Puskaptis Tak Punya Kantor, Persepi Bingung Cara Kirim Undangan)

"Puskaptis menunjukkan rendahnya disiplin keilmuan dan etika yang dimiliki. Bisa dipastikan, Puskaptis masuk dalam kategori lembaga survei abal-abal. Hasilnya tak diperhitungkan, dan Puskaptis telah masuk ke ranah politik," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengatakan, Puskaptis menolak hadir dalam audit yang dilakukan pihaknya. Hamdi menyayangkan ketidakhadiran lembaga survei yang hitung cepatnya memenangkan Prabowo-Hatta ini. Pasalnya, sebelumnya, Husein telah menyatakan siap untuk diaudit oleh dewan etik. (Baca: Persepi: Puskaptis Menolak Diaudit)

Persepsi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya karena hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda-beda dan sempat menimbulkan polemik.

Selain Puskaptis, Persepi juga memeriksa lembaga survei lainnya, yakni Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, Poltracking, dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). (Baca: Hasil Audit Persepi, Metodologi CSIS-Cyrus, Indikator, LSI, dan SMRC Sudah Tepat)

Saat dikonfirmasi mengenai penolakan untuk diaudit, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid enggan memberikan tanggapan. (Baca: Dikonfirmasi soal Tolak Diaudit, Direktur Puskaptis Menghindar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com