Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alur Pindai Form C1 Sampai di Web KPU

Kompas.com - 13/07/2014, 14:50 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak formulir perolehan suara (formulir C1) yang ditampilkan di web Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alamat pilpres2014.kpu.go.id menunjukan data yang aneh dan tidak valid.

KPU menyatakan tampilan tersebut masih dapat diganti dengan data yang sebenarnya. "Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di gedung KPU, Minggu (13/7/2014).

Dia menjabarkan, setiap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat tempat pemungutan suara hanya menerbitkan satu formulir C1 folio berhologram dan lima formulir C1 salinan.

Masing-masing salinan tersebut diberikan kepada saksi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir di TPS, pengawas pemilu lapangan (PPL), KPU kabupaten/kota dan satu ditempel di desa/kelurahan oleh panitia pemungutan suara (PPS).

Sedangkan formulir yang dipindai dan ditampilkan di situs KPU adalah formulir yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. Formulir tersebut diserahkan melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Jadi, KPPS menyerahkan salin C1 kepada PPK untuk diberikan kepada KPU kabupaten/kota. Ferry menuturkan, pemindaian dilakukan oleh petugas KPU kabupaten/kota. Pemindaian, ujar dia, dilakukan tanpa pengecekan ulang.

"Karena kan bukan data yang di-scan itu yang akan dipakai untuk proses rekapitulasi. Tidak ada kewajiban KPU kabupaten/kota meghitung ulang itu. Nanti data yang untuk direkap dikirim dan dihitung secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK lalu kabupaten/kota," kata Ferry.

Dia mengatakan, jika kemudian masyarakat menemukan ada kejanggalan data yang ditampilkan di web, KPU segera mengklarifikasi dan mengunggah data yang sebenarnya.

Sebelumnya, sejumlah pindaian formulir C1 yang diunggah di situs kpu.go.id menampilkan data yang tidak valid. Pantauan Kompas.com terdapat kejanggalan mulai dari formulir C1 yang menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong alias yang tidak terisi, rincian penjumlahan yang salah, hingga tidak lengkapnya tandatangan baik oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan saksi kedua pasangan calon.

Sedikitnya ada enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memuat pindaian formulir C1 dengan rincian perolehan suara kosong.

Enam TPS tersebut yakni TPS 9, Mekarsari, Neglasari, Tangerang, Banten, TPS 1 Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, DIY, TPS 8, Lemo, Teluk Naga, Tangerang, Banten.

TPS 21 Kreo, Larangan, Tangerang, Banten, TPS 1 Ambara, Dungaliyo, Gorontalo, Gorontalo, TPS 01, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Bandung, Jawa Barat dan TPS 01, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com