Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Reaksi Lembaga Survei yang Dilaporkan ke Polisi

Kompas.com - 12/07/2014, 17:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Riset Indonesia Research Center, Yunita Mandolang menanggapi santai lembaganya yang dilaporkan ke polisi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Dia menilai, PBHI sengaja ingin memancing dan memanas-manaskan suasana.

"Kita tidak mau terpancing dengan panas-panasan seperti itu. Menurut saya, kita memang harus proporsional kok. Hasil quick count itu, bukan hasil yang sebenarnya. Hasil sebenarnya nanti dari KPU. Dan kita tidak mau dipanasin dengan itu, perang opini saja," kata Yunita di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Sementara, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid, mengaku belum tahu mengenai pelaporan itu, oleh karenanya dia enggan berkomentar. "Aku belum tau, nanti saja lah," ujar Husein.

Ketika didesak lebih jauh, Hussein justru terlihat emosi. "Bukan gak masalah dilaporin, masa kalau saya dilaporkan, masa pertanyaannya menjebak begitu. Kita enggak tau motifnya apa, alasannya, kesalahan kita apa. Emang saya kriminal apa," ucapnya.

Selain IRC dan Puskaptis, hari ini PBHI melaporkan dua lembaga survei lainnya yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Menurut Direktur PBHI Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, keempat lembaga itu telah melakukan kebohongan publik dengan mempublikasi hasil quick count yang manipulatif.

Keempat lembaga itu, pada Rabu (12/7/2014), mempublikasikan hasil hitung cepat yang menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara, setidaknya hasil hitung cepat delapan lembaga lainnya menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com