Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Publik Antusias Ingin Memilih, Itu Kemajuan Demokrasi Kita

Kompas.com - 08/07/2014, 17:21 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Akbar Tandjung mengaku senang mendengar kabar tingginya perkiraan partisipasi publik untuk ikut memilih pada pilpres 2014 yang akan diselenggarakan besok. Menurut Akbar, hal tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia semakin maju.

"Kita senang mendengar banyak publik ingin gunakan hak pilihnya. Ini suatu kemajuan bagi kita," kata Akbar di rumah Polonia Jakarta Timur, Selasa (8/7/2014).

Namun, untuk menjaga proses demokrasi ini berjalan aman, Akbar mengimbau agar pihak penyelenggra Pemilu melakukan langkah-langkah untuk mencegah berbagai hal yang dapat merusak demokrasi itu sendiri.

Politisi senior Partai Golkar ini menuturkan penyelenggara harus jeli untuk melakukan pencegahan karena bisa saja ada pihak-pihak yang ingin merusak citra demokasi Indonesia. Selain itu, meski Akbar menginginkan Prabowo-Hatta menang pada Pilpres, pihaknya berkomitmen untuk menghormati apapun hasil pemilu nanti.

Akbar menganggap, siapapun pasangan capres cawapres yang menang, itu sudah berdasarkan pilihan mayoritas rakyat Indonesia untuk dihormati bersama.

"Siapapun yang menang, kita pantas berikan penghormatan;" kata mantan Ketua DPR-RI ini.

Sebelumnya hasil survei Kompas, sebanyak 97 persen responden menyatakan bakal menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Demikian hasil survei yang dipublikasikan di harian Kompas, Selasa (8/7/2014). Berdasarkan hasil survei terhadap 1.109 responden yang tersebar di semua provinsi di Indonesia, hanya 1,8 persen yang ragu-ragu menggunakan hak pilih.

Adapun mereka yang sejak awal menyatakan bakal golput hanya 0,2 persen. Meski demikian, yang perlu menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, yaitu seperempat responden (26,2 persen) hingga Senin (7/7/2014) menyatakan belum menerima surat undangan.

Adapun yang menyatakan sudah memiliki surat undangan sebanyak 73,2 persen. Survei panel ini dilaksanakan pada Senin kemarin di 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan N = 1.109, sampling error /- 2,9 persen. Hasil survei mencerminkan opini masyarakat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com