Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ricuh Pilpres di Hongkong karena Pemilih Baru Datang Setelah TPS Ditutup

Kompas.com - 07/07/2014, 16:06 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) mengatakan, kericuhan Pemilu Presiden 2014 di Victoria Park, Hongkong, karena tempat pemungutan suara sudah ditutup. Namun, ada sekitar 100 pemilih yang baru datang dan hendak menggunakan hak suaranya.

"Semua TPS di Victoria Park, sebanyak 13 TPS, sudah ditutup. Namun tiba-tiba datang sekitar 100 orang, yang datang terlambat," ujar Ketua Pokja PPLN, Wahid Supriyadi, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Dia mengatakan, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) tidak dapat memfasilitasi lagi warga negara Indonesia (WNI) yang datang terlambat. Sebab, Pemerintah Hongkong membatasi kegiatan pemilu di Victoria Park hanya sampai pukul 17.00 waktu setempat.

Wahid menuturkan, PPLN Hongkong sudah menyosialisasilan bahwa TPS bakal ditutup pada pukul 05.00 sore. Menurut Wahid, antrean pemilih sudah berkurang sampai TPS ditutup.

"Tapi ternyata, beberapa saat setelah TPS ditutup, baru datang sekitar 100 WNI. Dengan sangat menyesal kami tidak bisa memfasilitasinya. Pemerintah Hongkong sudah menyatakan bahwa semua TPS di Victoria Park hanya sampai pukul 05.00 sore," katanya.

Sebelumnya, beredar video kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Tampak ratusan tenaga kerja Indonesia yang ingin mencoblos, tetapi gagal menyalurkan suaranya. Mereka kecewa karena tidak diberikan waktu tambahan untuk memberikan suara dalam Pilpres 2014.

Dalam video yang diunggah Vina Nurita di YouTube, mereka menduga ada kecurangan. Video berdurasi 4 menit 25 detik ini memperlihatkan seorang petugas yang diduga melakukan kecurangan. Dalam video tersebut, tampak para pemilih memegang ponsel untuk merekam kejadian itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com