Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ryamizard Sebut TV One "Mancing-mancing" soal PKI

Kompas.com - 04/07/2014, 13:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu menilai bahwa siaran TV One yang menyebutkan PDI Perjuangan dekat dengan faham komunisme bisa memancing perseteruan.

"Enggak usahlah mancing-mancing begitu lagi, tidak setuju saya," kata Ryamizard setelah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Hotel Kartika Candra, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/7/2014).

Ryamizard menegaskan, Indonesia telah lama terbebas dari partai komunis. Jika ada satu atau dua orang dari rakyat Indonesia yang masih mengaku PKI, dia menganggap bahwa mereka sudah tidak laku lagi pada era saat ini.

"Pasti itu sudah kakek nenek, biarkan sajalah. Jangan mereka dibawa-bawa lagi. Putus saja," kata dia.

Ryamizard berpendapat bahwa berita tersebut sangat menyudutkan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Baik Jokowi-JK maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kata Ryamizard, merupakan hasil filter kepemimpinan dari kekuatan politik yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, keempatnya adalah capres-cawapres pilihan rakyat Indonesia.

"Jangan sudah sampai di ujung, empat orang begini, dibilang inilah, itulah, itu sudah pilihan rakyat. Jangan sampai dikampanyekan jelek," lanjut Ryamizard.

PDI Perjuangan berang terhadap TV One karena memberitakan kader Partai Komunis Indonesia dalam PDI Perjuangan. Dalam program Kabar Pemilu, stasiun televisi milik keluarga Bakrie itu menyinggung soal kedekatan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Tiongkok. Selain itu, TV One juga membuat sebuah talkshow yang dihadiri mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto Soemantri. Dalam talkshow itu, mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta tersebut menyebut adanya ancaman dari PDI-P dengan sejumlah indikasi komunisme. Namun, tidak ada pengurus PDI-P yang diwawancarai terkait dengan isu ini.

Atas pemberitaan itu, massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang terafiliasi dengan PDI-P marah besar. Mereka mendatangi kantor TV One di Yogyakarta dan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (3/7/2014) dini hari. Ketua MPR sekaligus politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto, menyebutkan, pemberitaan TV One tersebut merupakan serangan yang sangat brutal. Pemberitaan tersebut dianggap provokasi yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com