Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi I Kementerian PDT Mengaku Kenal Tersangka Penyuap Bupati Biak

Kompas.com - 01/07/2014, 20:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Suprayoga Hadi mengaku kenal dengan pengusaha konstruksi Teddi Renyut yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Teddi diduga menyuap Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk terkait dengan proyek tanggul laut di Kabupaten Biak. Anggaran proyek ini akan diajukan Kementerian PDT dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Suprayoga mengaku kenal dengan Teddi sejak dia masuk memimpin Deputi V Kementerian PDT. Ketika itu, perusahaan Teddi mengerjakan proyek di Deputi V.

"Proyek jalan di papua, Paniai kalau enggak salah," kata Suprayoga di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/7/2014) seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek tanggul laut Biak.

Saat ditanya apakah Teddi kerap mengerjakan proyek di Kedeputiannya, Suprayoga membantah informasi tersebut. Menurut dia, Teddi baru satu kali memenangkan tender proyek di Deputi V Kementerian PDT tersebut. Selebihnya, Suprayoga mengatakan bahwa hubungannya dengan Teddi tidak terlalu dekat. Proyek yang pernah ditangani Teddi, katanya, proses lelangnya berada di daerah, atau bukan di pemerintah pusat.

"Saya terus terang enggak terlalu paham dengan kasus ini karena bukan di Deputi saya," katanya.

Dia juga membantah sebagai pihak yang memperkenalkan Teddi dengan Yesaya. Dalam kasus dugaan suap KPK menetapkan Teddi dan Yesaya sebagai tersangka. Teddi diduga memberikan uang 100.000 dollar Singapura kepada Yesaya agar perusahaannya menjadi pelaksana proyek tanggul laut di Biak.

Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu pernah menyebut adanya indikasi bahwa Teddi kerap menggarap proyek di salah satu Kedeputian Kementerian PDT. Terkait proyek pembangunan tanggul laut ini, Suprayoga mengaku tidak mengetahui perencanaannya secara detil.

Proyek tersebut, menurutnya, merupakan tanggung jawab Deputi V Kementerian PDT. Ketika anggaran proyek itu diajukan, yakni sekitar Maret 2014, Suprayoga mengaku sudah pindah ke Deputi I.

"Makanya seharusnya yang diundang (KPK) itu Deputi V, bukan Deputi I, makanya saya juga enggak tahu," ujarnya.

Setelah didesak wartawan, Suprayoga mengatakan bahwa sepengetahuannya anggaran proyek tanggul laut di Biak tersebut baru dalam tahap pembahasan internal, atau belum diajukan ke DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com