Sebut Soekarno Langgar HAM, Mahfud MD Dinilai Tak Bijaksana

Hamid mengaku heran bagaimana seorang Mahfud yang menyandang gelar profesor bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu.

"Saya rasa itu pernyataan yang berlebihan dan sudah melampaui batasan yang ada. Saya sesalkan Profesor Mahfud bicara seperti itu. Mahfud kan seorang profesor saya kira pernyataan itu tidak bijaksana," ujar Hamid di Jakarta, Sabtu (21/6/2014) siang.

Hamid menilai, adalah suatu kesalahan jika konteks dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo kemudian dikaitkan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di era Soekarno.

"Kalau mau kritik, kritik saja dengan proporsi yang tepat. Esensinya dan konteksnya berbeda sekali. Konsep HAM waktu itu belum muncul sebagai rumusan hukum. Belakangan baru kita terus mencoba memasukan ke dalam hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan, maka akan banyak pemimpin Indonesia yang juga terkait pelanggaran HAM. Mulai dari presiden Indonesia pertama Soekarno, Soeharto hingga pemimpin seterusnya, menurut dia harus bertanggung jawab.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya di Bengkulu, Jumat (20/6/2012).

Terkait tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Prabowo saat menjabat Danjen Kopassus, Mahfud mengibaratkan hal tersebut sebagai bagian kecil dari sebuah mozaik.