Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kegelisahan Mahfud Sebelum Pilih Dukung Prabowo daripada Jokowi

Kompas.com - 20/06/2014, 19:14 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis


BENGKULU, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku gelisah luar biasa sebelum memutuskan bergabung dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ini disampaikannya saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

"Waktu pertama kali dukung Prabowo, saya gelisah luar biasa," kata Mahfud.

Kegelisahan tersebut, jelas dia, timbul akibat banyaknya kritik yang mempertanyakan mengapa ia justru membelot mendukung capres yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Ia melanjutkan, di tengah kegelisahan itu, dia harus menentukan pilihan karena sebagai Muslim harus punya pilihan dalam urusan kepemimpinan.

"Agama mengajarkan umat harus memiliki pimpinan karena jika tak memiliki pemimpin, maka lebih berbahaya sebuah bangsa itu," lanjut dia.

Ada dua calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seobyektif mungkin ia berpikir, berdiskusi dengan banyak pilihan melalui segala pendekatan. Akhirnya, Mahfud memutuskan bergabung dengan Prabowo-Hatta.

"Secara manusiawi, tak ada pemimpin yang ideal dari kedua pasangan ini. Namun, saya memilih yang paling kecil mudaratnya. Sesuai usul fikih, kalau engkau menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak baik, maka pilihlah yang tidak baiknya lebih sedikit, atau baiknya lebih banyak kita pilih, akan lebih berbahaya jika tak ada pemimpin," ujar Mahfud.

Isu HAM merupakan pertimbangan utama sebelum Mahfud memutuskan bergabung dengan Prabowo, meski ia mengelak dengan alasan perdebatan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan masih belum menemukan titik final.

"Prabowo masih bisa diperdebatkan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM. Ini juga bagian perenungan panjang saya, sementara dari sisi kecerdasan, loyalitas pada bangsa tak memiliki cacat, satu-satunya sandungan Prabowo adalah isu pelanggaran HAM," ujar dia.

Sementara itu, menimbang Joko Widodo, ia mengatakan, selama dua tahun memimpin Jakarta, ia melihat tak ada hal substantif yang ditelurkan Joko Widodo. Tak ada visi besar dari Jokowi untuk membangun bangsa besar seperti Indonesia.

"Kalaupun sekarang memiliki visi misi capres, bisa jadi itu dibuat oleh tim," katanya. Ia menilai Jokowi terlalu lemah dan banyak dikendalikan. "Kita tak ingin menspekulasikan negara ini kepada orang yang lemah dan tak jelas," demikian ujar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com