Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tak Pernah Perintahkan Prabowo Lakukan Penculikan

Kompas.com - 19/06/2014, 14:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (19/6/2014) di Jakarta, menjelaskan latar belakang kasus penculikan tahun 1998 yang melibatkan sejumlah oknum perwira Kopassus.

Ia menegaskan bahwa aksi penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa saat itu dilakukan atas insiatif pribadi Prabowo Subianto, bukan atas perintah atasan dalam hal ini Panglima ABRI.

Wiranto mengatakan, kasus penculikan oleh oknum Kopassus Angkatan Darat dilakukan pada medio Desember 1997 sampai Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, panglima ABRI masih Jenderal Purn (Alm) Feisal Tanjung.

Sementara itu, saat kasus tersebut mulai dibongkar dan diusut pada 7 Maret 1998, Wiranto telah menggantikan posisi sebagai Panglima ABRI.

"Kasus itu terjadi di bawah panglima lama, sementara saat pengusutan dilakukan panglima baru," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat pengusutan dimulai, ia berkoordinasi dengan Feisal Tanjung. Pertanyaan yang dilontarkan saat itu adalah memastikan kepada Feisal Tanjung apakah ia pernah memerintahkan untuk menculik aktivis atau melakukan aksi represi.

"Dia mengatakan tidak betul. Tidak pernah. Saya pun mengatakan tidak pernah memerintahkan," lanjut Wiranto.

Wiranto menyatakan, ia melanjutkan kebijakan ABRI saat itu bahwa cara yang digunakan untuk menghadapi mahasiswa, aktivis, dan demonstran adalah dengan dialog dan cara-cara komunikatif, bukan cara represif. Cara-cara kekerasan atau represif dilakukan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah komando.

"Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang ekstrem dari pimpinan TNI/ABRI saat itu untuk memerintahkan penculikan. Saat saya dialog dengan Prabowo, kenapa melakukan itu, maka saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu," ujar Wiranto.

Penjelasan bahwa penculikan aktivits dilakukan atas inisiatif Prabowo sebenarnya sudah diungkapkan dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sebagai pertimbangan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan.

Wiranto menggelar konferensi pers untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait diskusi dalam debat calon presiden dan wakil presiden putaran pertama. Dalam debat tersebut, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kegiatan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan bagian dari tugas membela negara. Selanjutnya, penilaian bisa ditanyakan kepada atasannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com