Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Dalam "Transkrip Transjakarta", Ada Kata-kata yang Tak Biasa Disebut Megawati

Kompas.com - 19/06/2014, 08:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat ada sejumlah kejanggalan dalam transkrip yang diklaim sebagai pembicaraan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief.

"(Beberapa pilihan kata dalam transkrip) itu bukan kata yang biasa keluar dari Ibu Megawati," kata Hasto, Kamis (19/6/2014) pagi. Dia mencontohkan, terdapat dialog Megawati dengan Basrief yang menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan sebutan Pak Surya.

Kejanggalan ini menurut Hasto menguatkan dugaan transkrip tersebut tak lebih dari rekayasa. Sebagai politisi PDI-P yang hampir selalu mendampingi Megawati, Hasto memastikan kata-kata tersebut tak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari Megawati.

"Lalu ada juga kata 'sampeyan', 'itu anu', memanggil dengan sebutan Mas Todung untuk Todung Mulya Lubis. Plus kata-kata yang bernada khawatir 'seperti agenda kita semua'. Itu bukan kata yang biasa keluar dari Ibu Megawati," papar Hasto.

Hasto juga menganggap akan lebih baik bila Faizal melengkapi transkrip yang disebarnya dengan rekaman pembicaraan asli beserta nomor telepon yang digunakan dan disebut telah disadap.

Ia yakin Faizal tak mampu menunjukkan semua itu karena memang sejak awal hanya mengarang isu untuk menjatuhkan citra partainya dan calon presiden yang diusung koalisi poros PDI-P, Joko Widodo. "Jangan tungganggi isu sebagaimana yang disampaikan Faizal Assegaf. Lihat dulu track record dia" ungkap Hasto.

Sebelumnya, Ketua Progress 98 Faizal Assegaf mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Jaksa Agung Basrief Arief agar tidak menyeret nama Joko Widodo ke dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta.

Faizal mengaku, rekaman itu diperdengarkan oleh utusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika dia mendatangi Gedung KPK pada 6 Juni 2014. Saat dikonfirmasi, Bambang Widjojanto membantah pernyataan Faizal. Ia memastikan tidak akan ada rekaman penyadapan yang keluar dan beredar di eksternal KPK.

Secara terpisah, Jusuf Kalla juga tak percaya jika Megawati melakukan pembicaraan khusus terkait kasus pengadaan bus Transjakarta dengan Jaksa Agung. Kalla menyatakan akan menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan dengan fitnah tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com