Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Beda BPJS Kesehatan dengan Kartu Sehat ala Jokowi?

Kompas.com - 19/06/2014, 08:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menawarkan program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program itu dinilai tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2014.

Jokowi bahkan dituding kubu Prabowo-Hatta telah membuat kebohongan besar dengan menawarkan KIS. Apa sebenarnya beda KIS dengan BPJS Kesehatan yang sekarang sudah ada itu?

Tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengungkapkan KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan yang sudah ada. Program itu akan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.

"Jika biasanya pasien yang mendatangi pasien, KIS ini akan ada dokter keliling. Dokter yang nantinya akan datang," ungkap Wijayanto dalam acara diskusi di Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Wijayanto menambahkan setiap warga yang memiliki KIS juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa dengan memanfaatkan Posyandu. Di Posyandu, ujar dia, akan dibuat rumah sehat. "Akan ada 55.000 rumah sehat di seluruh Indonesia," sebut dia.

Tak hanya mengatasi penyakit, kata Wijayanto, melalui KIS pemerintahan yang dipimpin Jokowi berencana memberikan program perbaikan gizi. Jokowi, lanjutnya, bertekad memperbaiki gizi 28 juta penduduk Indonesian. "Mereka harus diisi dengan gizi yang bagus, bagian dari program ini penyediaan susu dan suplemen, makanan tambahan bagi ibu hamil," ucap Wijayanto.

Politisi Partai Nasdem, Fery Mursidan Baldan, yang juga masuk tim sukses Jokowi-JK, menambahkan cakupan pelayanan KIS akan lebih luas. Dia mencontohkan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan.

Adapun KIS, ujar Fery, tidak akan memberi sekat wilayah bagi pelayanan kesehatan. "Kami juga akan gunakan database keanggotaan berdasarkan e-KTP. Sekarang ini banyak BPJS data fiktif. Makanya diterapkan e-KTP," imbuh dia.

Terkait masalah pembiayaan KIS, Fery mengatakan sudah ada perhitungan cermat yang dibuat. Pemerintah, kata dia, akan menanggung biaya kesehatan warga miskin. Sementara bagi warga yang berpenghasilan mencukupi, akan ada penetapan tarif yang dibayar perusahaan layaknya mekanisme BPJS Kesehatan yang sekarang berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com