KPK Kembali Cegah Wali Kota Palembang dan Istri ke Luar Negeri

Kali ini, keduanya dicegah terkait dengan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Palembang dan kasus penyampaian keterangan palsu yang menjerat pasangan suami istri itu.

"Ada pencegahan untuk RH (Romi Herton) dan M (Masyito) per hari ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Pencegahan pasangan suami istri itu berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak hari ini. Sebelumnya, KPK pernah mencegah Romi dan Masyito bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 11 Desember 2013.

Ketika itu keduanya dicegah berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi kepengurusan sengketa pilkada yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Romi dan Masyito saat itu masih berstatus saksi bagi Akil.

KPK menetapkan Romi dan Masyito sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan tanggal 10 Juni 2014. Penetapan tersangka keduanya merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus Akil.

Menurut surat dakwaan yang disusun tim jaksa KPK, Akil menerima uang Rp 19,8 miliar dari Romi terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018. Uang itu diterima Akil melalui orang kepercayaannya, yakni Muhtar Ependy.

Dalam dakwaan, Romi menyerahkan uang itu kepada Muhtar lewat Masyito. Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Romi-Harno Joyo (nomor urut 2), kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3).

Romi mendapat suara 316.915 dan Sarimuda mendapat 316.923 suara. Sementara itu, pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara.

Romi yang kalah dan hanya berselisih 8 suara dari Sarimuda kemudian mengajukan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang tersebut. MK lalu memenangkan permohonan keberatan yang diajukan Romi.

Saat diperiksa sebagai saksi bagi Akil dalam persidangan beberapa waktu lalu, Romi membantah pernah memberikan uang kepada Akil.