Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers Sarankan Pihak yang Dirugikan Tabloid "Obor Rakyat" Melapor ke Polisi

Kompas.com - 12/06/2014, 16:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo menyarankan agar pihak-pihak yang dirugikan oleh tabloid Obor Rakyat mengadu ke pihak kepolisian dan ditembuskan ke Dewan Pers.

"Kami menyarankan pihak yang dirugikan dan tidak puas atas pemberitaan Obor Rakyat itu mengadukan ke polisi dengan tembusan ke Dewan Pers," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/6/2014) siang.

Selain itu, Stanley juga menegaskan bahwa pihaknya siap membantu menyeret jurnalis yang berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat ke kepolisian.

"Kami tidak ragu menyeret wartawan yang ada di balik itu ke polisi. Ini serius karena ini menyangkut nama baik jurnalis," ujarnya.

Stanley mengungkapkan bahwa sang jurnalis itu dapat dikenakan sejumlah pasal, misalnya pasal soal pencemaran nama baik, pasal soal penghinaan, dan pasal soal menyebarkan permusuhan.

Stanley mengaku, pihaknya tak bisa memberi perlindungan hukum atau memediasi oknum jurnalis yang bersangkutan. Selain yang dihasilkan sang wartawan secara tegas bukan produk jurnalistik, sang jurnalis itu juga tak menjalankan kode etik jurnalistik.

"Kalau seluruh yang dilakukannya bukanlah produk pers, ya itu tugas polisi. Tidak bisa kita melakukan perlindungan atau mediasi," ujar Stanley.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid dengan nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid ialah menghujat Jokowi-JK tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi penghinaan dan hujatan terhadap Jokowi.

Tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Alexander Lay, mendapatkan informasi, ada oknum jurnalis dari media massa besar berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat. Alex sempat menyebut salah satu petinggi media massa yang diduga kuat menjadi dalang aksi black campaign itu.

"Sayang, ini informasi off the record," ujarnya seusai menyebut tokoh yang dimaksud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com