Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Ini, Bawaslu "Ketok Palu" Putusan Sejumlah Dugaan Pelanggaran Kampanye

Kompas.com - 06/06/2014, 22:05 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan sejumlah kasus dugaan pelanggaran kampanye, Jumat (6/6/2014) malam ini. Kasus tersebut di antaranya terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Hatta Rajasa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti.

"Keterangan dari setiap pihak untuk masing-masing kasus sudah cukup. Jadi kami akan memutuskan apakah memang ada pelanggaran kampanye atau tidak malam ini," ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat.

Keputusan itu, kata Muhammad, akan diumumkan ke publik pada Sabtu (7/6/2014) esok.

Sebelumnya, Bawaslu telah memeriksa Hatta, Ali Masykur Musa, Ikrar, Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrat Syarief Hasan dan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Aria Bima. Pemeriksaan Hatta dan Syarief terkait penyampaian visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta di hadapan pengurus Partai Demokrat yang juga disiarkan secara langsung di TV One, Minggu (1/6/2014).

Adapun, Ali Masykur diperiksa karena ikut dalam rombongan Prabowo-Hatta saat pengundian nomor urut capres, Minggu. Sedangkan Ikrar berada dalam rombongan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat itu.

Sementara, pemeriksaan Aria Bima terkait dugaan keterlibatannya dalam peristiwa penggunaan pengeras suara KPU untuk memperdengarkan lagu Jokowi-JK pada acara yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com