Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disarankan Ikut Kursus Kilat "Public Speaking"

Kompas.com - 04/06/2014, 11:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengasah kemampuan pidatonya. Hal itu dilontarkan karena kemampuan Jokowi di atas podium dinilai minim dan perlu ditingkatkan.

Guru Besar Retorika dan Public Speaking Universitas Persada Indonesia YAI Anwar Arifin menjelaskan, seorang presiden wajib memiliki kemampuan pidato di atas rata-rata. Hal ini sebab, kemampuan itu akan bermanfaat dalam menghadapi dunia internasional dan memberi pengarahan saat negara yang dipimpin berada dalam posisi genting.

"Jokowi harus latihan, harus kursus kilat karena presiden akan banyak berhadapan dengan pemimpin luar negeri. Ini harus jadi perhatian, apalagi saat negara ada dalam posisi genting, kemampuan public speaking seorang presiden sangat diperlukan," kata Anwar, saat dihubungi, Rabu (4/6/2014).

Dosen Luar Biasa Universitas Hasanuddin Makassar itu melanjutkan, kemampuan pidato Jokowi tertinggal jauh dari calon presiden yang menjadi pesaingnya, Prabowo Subianto. Ia menilai, Jokowi kalah telak dari Prabowo saat berpidato di acara deklarasi pemilu berintegrasi dan damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum, di Bidakara, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Menurut Anwar, saat berpidato di acara tersebut, Jokowi tampak sangat gugup dan kehabisan bahan. Jokowi juga dinilainya mengakhiri pidato tanpa klimaks yang jelas, berbeda dengan cara berpidato yang ditunjukkan Prabowo.

"Dari segi retorika dan substansi, Prabowo jauh lebih menguasai. Termasuk dari gesture-nya," ucap Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com