Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Mengaku Terima Uang Pulsa Rp 125 Juta dari Wagub Papua

Kompas.com - 02/06/2014, 12:35 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membantah pernah meminta uang kepada Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 Alex Hesegem untuk pengurusan sejumlah sengketa pilkada di Papua. Menurut Akil, uang yang diterimanya dari Alex merupakan uang pulsa telepon.

Akil menjelaskan, ia dan Alex kenal lama saat masih duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar. Mereka pun kerap berhubungan melalui telepon.

"Saya teman dia di DPR waktu pansus Otsus Papua. Waktu wagub dia sering konsultasi. Tapi namanya teman bergurau biasa. Telepon jauh, putus-putus. Ditanya (Alex) kenapa putus (sambungan telepon), ini enggak ada pulsa," terang Akil saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/6/2014).

Akil membantah memeras Alex. Menurut Akil, Alex-lah yang berinisiatif memberikan uang pulsa tersebut.

Ketua Majelis Hakim Suwidya kemudian mencecar Akil untuk mendapatkan informasi bagaimana Alex mengetahui tujuan nomor rekening untuk mengirim uang pulsa tersebut.

"Waktu (Alex) maju Pilgub pinjam uang saya. Nomor rekening BCA saya waktu jadi anggota DPR sudah sama dia," jawab Akil.

Dalam persidangan sebelumnya, Alex yang dihadirkan sebagai saksi mengaku pernah empat kali mengirimkan uang pulsa kepada Akil dengan total Rp 125 juta.

"Empat kali kirim, Rp 25 juta, Rp 25 juta, Rp 25 juta, Rp 50 juta," kata Alex.

Alex membantah bahwa sejumlah uang yang dikirimkannya kepada Akil tersebut berkaitan dengan jabatan Akil sebagai Ketua MK. Menurut Alex, uang itu diberikannya dalam kapasitas sebagai teman.

Sementara itu, dalam surat dakwaan, Akil disebut meminta Rp 125 juta kepada Alex Hesegem. Permintaan uang itu, menurut dakwaan, berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com