Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi-JK, Indra Piliang Mundur dari Pengurus Golkar

Kompas.com - 25/05/2014, 07:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Indra J Piliang menyusul barisan pendukung Jokowi-JK lainnya mundur dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Namun, dia menegaskan dirinya masih sebagai kader Golkar.

"Saya mengundurkan diri dari jabatan, sebagai ketua Balitbang DPP Partai Golkar dan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan," ujar Indra di sela-sela acara deklarasi Relawan Keluarga Nusantara Jokowi-JK di Hotel Sahid Jaya, Sabtu (24/5/2014) kemarin.

Dia menjelaskan keputusannya mundur sebagai pengurus itu lantaran berusaha menghormati Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sudah memutuskan arah koalisi partainya ke Prabowo-Hatta. Meski sudah mundur dari pengurus, Indra memastikan dirinya tak akan mundur sebagai kader Golkar. Pasalnya, Indra mengatakan sudah 5 tahun dia menjadi kader Golkar.

"Kalau mundur, susah bagi saya, berarti saya enggak berpartai lagi. Saya ingin berpartai dan tetap di Golkar," katanya.

Lebih lanjut, Indra mengungkapkan alasannya mendukung duet Jokowi-JK lantaran JK adalah kader murni Partai Golkar. Menurutnya, di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, terdapat adanya klausul kewajiban partai mendukung kadernya.

"Dari dua pasangan capres-cawapres, hanya satu kader Golkar, yaitu pak JK. Dia nggak pernah keluar dari partai sekali pun enggak punya jabatan struktural," tuturnya.

Sebelumnya, gerbong pendukung Jokowi-JK ramai-ramai mundur dari posisinya di kepengurusan Partai Golkar. Mereka adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan dan Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Fahmi Idris. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sebelumnya sudah mengingatkan agar para pengurus partainya untuk mengundurkan diri jika tetap membela kubu yang berseberangan dengan kebijakan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com