Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Mengaku Sudah Direstui KPK Maju sebagai Cawapres

Kompas.com - 15/05/2014, 10:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku sudah direstui KPK untuk maju sebagai bakal calon presiden pendamping bakal calon presiden PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Abraham, tidak ada penolakan di internal KPK jika dia nantinya dilamar Jokowi.

"Sudah," kata Abraham di Jakarta, Kamis (15/5/2014), saat ditanya apakah internal KPK sudah merestuinya untuk maju sebagai bakal cawapres.

Abraham mengaku sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPK lainnya terkait kemungkinan dia maju dalam Pemilihan Presiden 2014. "Jadi misalnya pimpinan KPK itu di mana pun, di mana pun orang-orang KPK berada, yang penting dia bisa membawa misi pemberantasan korupsi, itu intinya sebenarnya," kata Abraham.

Dia lantas mencontohkan mantan pimpinan KPK yang kini mengabdi di lembaga lainnya. Abraham menyebut mantan Wakil Ketua KPK M Jasin yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Agama, mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.

"Itu semua mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu membawa misi pemberantasan korupsi. Jadi di mana pun nanti kita berada, misi yang harus kita bawa dan tidak pernah akan hilang dari diri kita sudah menyatu, yaitu pemberantasan korupsi," sambung Abraham.

Namun, saat ditanya apakah sudah pasti akan menjadi bakal cawapres Jokowi, Abraham mengatakan bahwa dia hanya akan mengikuti arah takdir. Mengenai ada atau tidaknya pembicaraan dengan PDI-P terkait hal ini, pria kelahiran Makassar itu menjawab "komunikasi batin" seraya tersenyum.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Zulkarnain menyarankan agar Abraham tetap bertugas di KPK hingga masa jabatannya berakhir pada 2015 mendatang. Menurut Zulkarnain, kontrak Abraham sebagai Ketua KPK adalah memberantas tindak pidana korupsi. Dia pun berharap rekannya itu berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Menyoal Dewan Media Sosial

Menyoal Dewan Media Sosial

Nasional
MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com