Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengumuman Cawapres Jokowi Ditunda

Kompas.com - 14/05/2014, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, penetapan dan pengumuman bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo belum akan disampaikan pada Rabu (14/5/2014) hari ini. Pernyataan Tjahjo itu dikatakan setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengakhiri pidato politiknya tanpa menyebut nama bakal calon pendamping Jokowi.

"Berarti pengumuman tertunda, tanggalnya masih sampai 20 Mei. Mudah-mudahan akan ada waktu di mana akan disampaikan wapres Jokowi di waktu tersebut," kata Tjahjo setelah Megawati mengakhiri pidato politiknya di acara deklarasi dukungan partai koalisi untuk Jokowi di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014).

Penetapan dan pengumuman bakal cawapres Jokowi masih menjadi teka-teki. Ada dua nama yang diisukan bakal menjadi cawapres untuk Jokowi, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam acara deklarasi hari ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan Jokowi untuk melaksanakan mandat mewujudkan daulat politik Trisakti. Sebelum Megawati memberikan sambutan, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa mandat yang diberikan kepada Jokowi adalah mewujudkan daulat politik Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Megawati mengatakan, dengan segala lika-liku politik yang telah dialami PDI-P, ia meminta agar Jokowi, sebagai petugas partai yang ditunjuk sebagai capres, untuk mewujudkan cita-cita partai tersebut. "Pak Jokowi, jangan ingat capresnya saja, tetapi petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati, Rabu siang.

Dalam sambutan yang disampaikan sebelum Megawati berbicara, Jokowi mengatakan, dirinya bahagia karena kerja sama politik yang dibangun oleh PDI-P, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak didasari pada keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com