Prabowo Temui Keluarga Korban Tragedi Trisakti

JAKARTA, KOMPAS.com — Kandidat calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan beberapa keluarga korban penembakan di Trisakti. Pertemuan ini membahas penyelesaian kasus Trisakti 1998 dan dukungan terhadap Prabowo.

Sesuai dengan informasi yang dihimpun Kompas, pertemuan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (10/5/2014) sore itu, di antaranya dihadiri orangtua Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendriawan Lesmana. Saat dikonfirmasi, ibu Elang, Tety, membenarkan pertemuan itu. Namun, ia menolak membeberkan isi pembicaraannya dengan Prabowo. "Itu rahasia saya," katanya sebelum langsung menyerahkan telepon kepada putranya.

Sementara itu, Karsia, ibu Hendriawan Sie, mengatakan, ia diundang, tetapi tak bisa datang karena sakit. Selanjutnya, putra Tety membantah ada pertemuan. Menurut sumber, pertemuan itu di antaranya membahas keluhan orangtua korban terhadap ketakjelasan penyelesaian kasus Trisakti. Mereka juga mendukung Prabowo untuk jadi presiden.

Ada lima mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas dalam penembakan gelap 12 Mei 1998. Mereka adalah Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Lesmana, Hafidin Royan, dan Alan Mulyadi. Menurut catatan Kompas, ada dua terpidana dari Polri yang diadili Mahkamah Militer serta dihukum 4 bulan dan 10 bulan penjara.

Kemarin, alumni dan mahasiswa Universitas Trisakti juga mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Todotua Pasaribu, koordinator alumni dan mahasiswa Universitas Trisakti, mengatakan, Prabowo memenuhi sejumlah parameter tentang pemimpin jujur, berani, tegas, dan memperkuat kebangsaan.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengetahui ada pertemuan keluarga korban dengan Prabowo pada Sabtu. Ia mengatakan, seharusnya keluarga korban Trisakti tidak terjebak pada wacana benar-salah. Itu karena peristiwa Trisakti adalah kejahatan rezim, bukan hanya personal. ”Mungkin Prabowo tidak terlibat penembakan Trisakti. Tetapi, peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, dan penculikan adalah satu rangkaian kejahatan rezim,” kata Haris.

Haris mengatakan, dorongan dalam penyelesaian kasus kejahatan rezim seharusnya dilakukan secara sistemik. Ia menyesalkan pertemuan tersebut karena hal ini berarti politisasi kasus Trisakti. (EDN)