Sekjen PPP Bela Prabowo soal Penculikan Aktivis 1998

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy membela bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang belakangan terus diserang dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Romy, sapaan akrabnya, yakin bahwa Prabowo tidak bersalah dalam kasus pelanggaran HAM pada 1998.

"Kalau kita mau jujur membedah isu HAM, buka fakta dari PBB, ada 2.500 perwira, bukan cuma Prabowo," ujar Romy seusai deklarasi dukungan PPP terhadap Prabowo, di kompleks Hotel Aston, Jakarta, Senin (12/5/2014) dini hari.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ini menyebutkan, peristiwa penculikan aktivis yang kerap dialamatkan kepada Prabowo adalah tanggung jawab dari perwira-perwira di bawah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu. "Commander's responsibility, bukan Prabowo, melainkan banyak perwira," ujarnya.

Romy berharap agar publik tidak membandingkan Prabowo dengan perwira lain yang mendapatkan hukuman atas kasus penculikan aktivis. Menurut dia, Prabowo hanya menjalankan tugasnya untuk mengamankan negara.

Sebelumnya, sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai, Prabowo Subianto tidak pantas maju menjadi kandidat presiden 2014. Alasannya, Prabowo diduga kuat memiliki permasalahan hukum dan moral terkait penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, Human Rights Working Group, sejumlah keluarga korban tragedi Trisakti, keluarga korban penghilangan paksa, dan LSM lain. Mereka mendatangi Komnas HAM dan menuntut lembaga negara itu memeriksa Prabowo dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Prabowo diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis kala itu. Adapun, belum lama ini, Kivlan Zen menyatakan bahwa ia mengetahui di mana 13 orang hilang itu ditembak dan dikuburkan.