PPP Tak Ingin Terganggu Masalah Korupsi yang Menjerat Rahmat Yasin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ingin agenda politiknya terganggu oleh penetapan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat Rahmat Yasin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus yang menimpa Yasin dianggap sebagai permasalahan pribadi dan tidak terkait dengan PPP.

"Enggak ada efeknya, itu masalah pribadi," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional II PPP di Jakarta, Sabtu (10/5/2014).

Dia mengatakan, PPP akan terus memantau proses hukum yang berjalan pada salah satu kadernya itu. Sikap tegas dari partai akan ditetapkan jika pengadilan menyatakan Yasin bersalah.

"Kita akan terus berkomunikasi. Sebagai persoalan yang tidak terkait dengan partai, (maka) soal pemecatan kita tunggu sampai inkracht," ujar Romy, sapaannya.

Romy membantah ada konspirasi di balik penangkapan Yasin oleh Komis Pemberantasan Korupsi. Ia memastikan tidak ada praktik seperti itu meski pada sehari sebelum Yasin ditangkap, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dipanggil oleh KPK terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Kita tidak menengarai hal seperti itu, penegakan hukum kita hormati dan agenda partai harus tetap dijalankan," ujarnya.

KPK menetapkan Yasin sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan dan pemeriksaan secara intensif selama 1x24 jam pada Rabu (7/5/2014). Selain menangkap Yasin di kediamannya, petugas KPK menangkap pula Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan Franciskus Xaverius Yohan dari pihak swasta.

Ketiga orang tersebut diduga terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan kepengurusan izin rancangan umum tata ruang (RUTR) Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur). Bersamaan dengan penangkapan mereka, KPK juga menyita uang tunai miliaran rupiah dari sebuah kantor di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang berdekatan dengan lokasi penangkapan Zairin dan Yohan.