Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Usulan PPP Usung Cawapres untuk Aburizal

Kompas.com - 10/05/2014, 16:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih sangat cair. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PPP akan membahas usulan untuk mengusung figur bakal calon wakil presiden bagi Aburizal Bakrie, yang merupakan bakal calon presiden dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa menyampaikan, jelang bergulirnya rapimnas, usulan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar semakin terdengar kuat. Usulan itu semakin mengerucut untuk mengusung Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Sjaifuddin menjadi bakal cawapres Aburizal.

"Ini baru pembicaraan awal, kita pernah memberi masukan. Pembicaraan formalnya baru nanti dalam rapimnas. Nanti akan kita uji di rapimnas," kata Suharso sesaat sebelum Rapimnas II PPP dimulai, Sabtu (10/5/2014) siang.

Menurut Suharso, forum rapimnas ini harus dimanfaatkan oleh semua pengurus pusat dan pengurus wilayah PPP dalam menentukan arah koalisi untuk menghadapi Pilpres 2014. Keputusan ia harap dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, jelang bergulirnya rapimnas, muncul tawaran berkoalisi dari Partai Golkar.

Dengan munculnya tawaran itu, opsi koalisi PPP kini menjadi tiga karena sebelumnya telah memiliki opsi bergabung ke poros PDI Perjuangan atau Partai Gerindra.

Keputusan final koalisi itu akan diambil dalam rapimnas yang digelar pada 10-11 Mei 2014. Keputusan apa pun yang diambil di rapimnas bersifat final dan mengikat sehingga setelahnya tak ada lagi peluang untuk menjalin koalisi dengan partai lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com