Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Demokrat Sulit Terbentuk, Hanya Prabowo-Jokowi yang Bertarung

Kompas.com - 07/05/2014, 12:50 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai Partai Demokrat akan sulit membentuk poros sendiri dalam pertarungan Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, tidak ada tokoh dari Partai Demokrat yang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maupun bakal capres PDI Perjuangan, Joko Widodo.

"Siapa yang mau 'dijual'? Tidak ada satu survei pun yang memberi angka tinggi kepada 11 peserta konvensi," ujar Indria saat dihubungi, Rabu (7/5/2014).

Indria mengatakan, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tersebut belum bisa berada pada level pencalonan presiden, tetapi berada di level anggota kabinet. Menurut Indria, ada beberapa orang dari peserta konvensi yang layak dirangkul masuk kabinet karena memiliki kemampuan dan kinerja yang jelas.

Untuk saat ini, ia menilai pertarungan pilpres hanya akan menjadi milik Prabowo dan Jokowi. Namun, Prabowo hingga saat ini masih kesulitan merangkul partai lain untuk berkoalisi. Gerindra memang tengah melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Golongan Karya. Namun, penjajakan tersebut disinyalir terjadi karena keduanya sama-sama sulit mencari kawan untuk diajak berkoalisi. Itu terbukti dari belum adanya keputusan dari partai-partai menengah untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra maupun Golkar.

Indria menyebutkan, Partai Persatuan Pembangunan hingga kini belum memutuskan ke mana akan berkoalisi meski Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah memberi dukungan kepada Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera juga dinilai kembali pasif dalam pemberitaan arah koalisinya. Adapun Partai Amanat Nasional juga dianggap tidak mempunyai figur yang memiliki elektabilitas tinggi sehingga belum bisa menentukan arah koalisi.

Sementara itu, kata Indria, Partai Kebangkitan Bangsa sudah semakin dekat untuk berkoalisi dengan PDI-P. Itu terlihat saat kader dari PKB mendampingi Jokowi saat melakukan kunjungan ke pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, Indria menganggap Jokowi dan PDI-P lebih aman dalam membangun koalisi. Pergerakan Jokowi dalam mencari dukungan dinilai efektif untuk merangkul partai politik.

"Mungkin orang menganggap PDI-P yang bakal menjadi magnet dalam kompetisi capres mendatang itu. Dimulai Surya Paloh (Partai Nasdem), kemudian PKB itu," ujar Indria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com