Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Bermasalah, KPU Tunda Penetapan Rekapitulasi Suara Sumsel

Kompas.com - 02/05/2014, 07:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan hasil rekapitulasi suara calon anggota DPR dan DPD Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di dua daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, masih banyak data pemilih dan perolehan suara yang bermamsalah.

"Dapil Sumsel I dan II kita tunda penetapannya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pileg 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014) dini hari.

Ia mengatakan, pembahasan akan dilakukan kembali setelah KPU Sumsel menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait beberapa persoalan. Oleh karena itu, ia mengimbau partai politik (parpol) yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi KPU Sumsel dan memiliki data temuan bermasalah agar segera menyerahkannya kepada Bawaslu.

"Silakan para saksi mengajukan koreksi atas data yang tidak tepat, atas pemilih terdaftar dan pemilih yang menggunakan hak pilih," kata Husni.

Penundaan juga dilakukan atas penetapan rekapitulasi suara DPD Sumsel. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, persoalan di Dapil Sumsel I (meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau) yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Di wilayah tersebut, kata dia, terjadi perubahan perolehan suara mulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS)

Husni mengatakan, perubahan data juga terjadi di kabupaten/kota lain. Namun, atas dasar rekomendasi Bawaslu Sumsel, data dikoreksi sebagaimana seharusnya.

"Kalau di Musi Rawas ini, KPU tidak mau mengubahnya," kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Bawaslu Nasrullah. Menurutnya, karena keengganan KPU Musi Rawas mengoreksi data, rekapitulasi suara di tingkat provinsi dan nasional jadi terhambat.

"KPU provinsi dan pusat ini hanya menerima sampah," kata dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menyatakan, pihaknya tidak mengakui hasil rekapitulasi suara yang disampaikan KPU Sumsel, baik atas Dapil Sumsel I mau pun Sumsel II (meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com