Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Sambut Baik Koalisi PKS-Gerindra

Kompas.com - 29/04/2014, 10:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Cemoohan yang langsung menerpa rencana koalisi kedua partai itu pun disebut sebagai reaksi yang tak perlu ditanggapi. Namun, PAN masih belum mau mengungkap rencana koalisi mereka sendiri.

"Ya, kami sambut baik rencana PKS bergabung dengan Gerindra," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Hari Wibowo saat dihubungi, Senin (28/4/2014) malam. Menurut dia, eksistensi partai berbasis massa Islam pada Pemilu Legislatif 2014 terbukti belum goyah sekalipun masih berada di kisaran papan tengah, termasuk PAN dan PKS.

Capaian suara partai politik berbasis massa Islam, ujar Dradjad, wajar menjadi rebutan dari partai-partai yang meraup suara besar tetapi belum mencukupi untuk mengusung pasangan calon pada Pemilu Presiden 2014. "Bahwa pilihan PKS adalah berkoalisi dengan Gerindra, harus kita hormati."

Dalam kesempatan itu, Dradjad pun berpendapat cemoohan yang langsung menerpa rencana koalisi PKS ke Gerindra tersebut bukan reaksi yang perlu disikapi berlebihan. Dia bahkan menduga sebagian besar reaksi-reaksi keras itu datang dari sekelompok orang bayaran dengan tujuan menjatuhkan figur, partai, atau poros tertentu.

"Namanya ada macam-macam, mungkin yang sering disebut sebagai panasbung itu. Bisa jadi," kata Dradjad. Apa pun nama yang dipakai, ujar dia, para pencemooh itu adalah orang-orang yang tak mampu bertempur di dunia nyata. "Losers. Milih jadi cyber whore," sebut Dradjad.

Karenanya, imbuh Dradjad, tak akan mengejutkan bila suatu ketika terkuak bahwa para pencemooh tersebut ternyata orang-orang yang bekerja dari warung internet dengan "tugas" utama melakukan bullying tanpa isi. "Saya tidak mempertimbangkan pendapat orang-orang seperti itu," ujar dia.

Meski tak sependapat dengan cemoohan lewat dunia cyber untuk rencana koalisi antara PKS dan Gerindra, Dradjad bergeming menolak menjawab rencana koalisi PAN sendiri. "Pembahasan sudah mendekati final, tapi tunggu saja dulu," tepis dia. Sejauh ini, imbuh Dradjad, komunikasi intensif terus dijalankan PAN.

Seperti diketahui, setelah mendapatkan surat dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, PKS memutuskan untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Koalisi PKS dan Gerindra diyakini akan meningkatkan peluang kemenangan Prabowo pada Pemilu Presiden 2014.

PKS mengaku berkeinginan kuat untuk dapat berkoalisi dengan Gerindra. Rapat Majelis Syuro PKS, Minggu (27/4/2014), memutuskan dibentuk tim khusus untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais melontarkan wacana soal koalisi Indonesia Raya. Dia menepis wacana ini merupakan jilid dua dari koalisi poros tengah, sebuah koalisi yang pada Pemilu 1999 dimotori PAN dan berisikan partai-partai politik berbasis massa Islam.

Dalam kesempatan terpisah, Dradjad mengatakan, penamaan koalisi yang dilontarkan Amien itu merujuk pada lagu kebangsaan, Indonesia Raya, bukan merujuk ke Partai Gerindra sekalipun mengandung unsur nama yang mirip. "Ini waktu yang tepat bagi partai nasionalis dan Islam menyatukan langkah," kata dia sembari mengulang pernyataan Amien bahwa ini bukan jilid dua dari koalisi poros tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com