Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Akan Klarifikasi Dukungan untuk Prabowo di Mukernas PPP

Kompas.com - 24/04/2014, 10:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com 
— Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali akan menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP, Kamis (24/4/2014) ini di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor. Dalam forum tersebut, Suryadharma akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait manuver pribadinya yang merapat ke Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat Rahmat Yasin selaku tuan rumah.

"Insya Allah, Pak Surya akan hadir, dan sekarang informasinya sudah naik ke atas (dari Jakarta menuju Puncak)," kata Rahmat sebelum acara dimulai.

Menurut dia, kedatangan Suryadharma kali ini sebagai Ketua Umum PPP, bukan sebagai Menteri Agama. Kemarin, pada pelaksanaan rapimnas hari pertama, Suryadharma diundang sebagai kader PPP yang menjabat sebagai pemerintahan.

Entah karena hal itu atau bukan, Suryadharma yang telah tiba di lokasi pukul 10.30 WIB menjelang rapimnas justru kembali lagi ke Jakarta. "Karena ini islah, sebaiknya memang (diundang) atas nama Ketua Umum (PPP)," ujar Yasin.

Terkait kehadiran Suryadharma yang diwajibkan hadir pada pukul 10.00 WIB, Yasin mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya. Adapun forum mukernas, hingga berita ini dibuat pada pukul 10.15 WIB, masih belum dimulai. Keputusan untuk menghadirkan Suryadharma merupakan keputusan dalam mukernas hari pertama yang berakhir pada Rabu dini hari.

Para peserta forum yang terdiri dari 28 DPW PPP se-Indonesia ini bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada Suryadharma Ali untuk melakukan klarifikasi terkait manuver ke Partai Gerindra yang dinilai melanggar konstitusi partai ataupun AD/ART.

Mereka menilai, langkah islah kubu Suryadharma dan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy yang diketuai oleh Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair belum cukup karena tidak dilakukan di dalam mukernas yang dihadiri oleh perwakilan DPW.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Suryadharma Ali bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, 18 April, mendeklarasikan koalisi Gerindra dan PPP di Kantor DPP PPP Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Deklarasi inilah yang memicu konflik karena dianggap ilegal oleh sejumlah pengurus. Sebab, hal itu dilakukan secara sepihak, dan nama Prabowo tidak termasuk dalam nama yang akan diusung oleh PPP dalam Mukernas II di Bandung.

Suryadharma lalu melakukan rotasi dan pemecatan sejumlah pengurus yang menentangnya. Hal ini kemudian dibalas sebagian besar pengurus yang sepakat memberhentikan sementara Suryadharma, kemudian menggelar Mukernas III PPP di Cisarua, kemarin. Belakangan, mereka melakukan islah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com