Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Tak Mungkin Jadi Cawapres Ical

Kompas.com - 20/04/2014, 19:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang menilai, partainya tidak akan mungkin menggandeng Mahfud MD untuk menjadi kandidat calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie. Pasalnya, Mahfud MD bukan berasal dari kalangan partai politik sehingga tak akan sanggup membantu Golkar memenuhi ambang batas minimal pencalonan presiden (presidential threshold).

"Kalau Mahfud dilamar sangat tidak mungkin. Yang diajak adalah wakil presiden yang memiliki tambahan suara dan keyakinan untuk Golkar dan ARB menang dalam pilpres,” kata Zainal dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Untuk diketahui, berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, Golkar diprediksi hanya mampu mendulang 15 persen suara. Zainal mengatakan, partainya tidak menutup diri terhadap kandidat partai lain yang dianggap mampu memenuhi perolehan 20 persen kursi DPR yang diperoleh Golkar.

"Bagi Golkar, masih menjadi persoalan apakah rapimnas nati akan digelar masih memberi legitimasi Ical maju terus. Makanya, banyak tokoh yang ragu menyerahkan diri sebagai wapres karena belum tentu rapimnas akan maju terus karena tidak diyakini akan menang," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengadakan pertemuan empat mata dengan salah satu capres yang digadang-gadang PKB Mahfud MD di Bali, Sabtu (19/4/2014) siang. Pertemuan selama satu jam di Hotel Mulia Nusa Dua itu membicarakan berbagai hal, salah satunya terkait penjajakan koalisi pencalonan presiden.

"Karena bertemu selama 1 jam, tentu banyak hal yang kami bicarakan. Tapi saya tidak bisa uraikan satu persatu. Memang disinggung juga soal pencapresan," kata Mahfud ketika dihubungi Tribun Bali, Sabtu (19/4/2014).

Mahfud menampik bahwa pertemuan itu secara khusus membahas tawaran Ical terhadapnya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ia berdalih diminta oleh Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak pasca Pemilu Legislatif 9 April lalu.

"Pak Ical kebetulan berlibur, dan saya juga menjalani hari libur, sehingga sama-sama ketemu di Bali. Sebetulnya, saya tidak hanya bertemu dengan Ical. Sebelumnya juga sudah bertemu dengan Prabowo," kata Mahfud, yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Saat disinggung apakah dirinya siap sebagai cawapres Ical, secara diplomatis Mahfud menjawab, "Bagaimana saya mau bicara soal cawapres, wong tidak ada tawaran dari dia."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com