Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/04/2014, 08:02 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, hasil hitung cepat pemilu legislatif mematahkan berbagai prediksi dari lembaga survei. Salah satunya soal fenomena "Jokowi effect".

"Ternyata, 'Jokowi effect' hanya rekaan sejumlah lembaga survei," ujar Romahurmuziy, dalam siaran pers, Kamis (10/4/2014). Dia pun mempertanyakan penjelasan beragam lembaga survei yang mengatakan pengusungan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden akan mendongkrak perolehan suara PDI-P hingga 36 persen.

Romahurmuziy mengatakan, PPP sudah berulang kali menegaskan survei hanya memotret kinerja "media di udara". Padahal, ujar dia, pemilu merupakan kombinasi "kerja udara" sekaligus "kerja darat". "Ini semakin menguatkan sinyalemen PPP bahwa survei pra-pemilu lebih merupakan penggiringan opini orderan daripada potret keadaan yang sesungguhnya."

Menurut Romahurmuziy, beragam survei salah melihat perolehan suara partai politik berbasis massa Islam. Fakta dari data sementara perolehan suara pemilu legislatif, ujar dia, hanya PKS dari kategori partai politik berbasis massa Islam yang mengalami penurunan suara.

"Bahkan, PPP dan PKB menguat tajam di atas 40 persen dari perolehan Pemilu 2009," kata Romahurmuziy. "Insya Allah ini pertanda kebangkitan PPP. Saya optimistis dalam perolehan kursi, PPP akan mendapatkan posisi empat besar."

Seperti diberitakan, PDI-P berada di posisi teratas hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan suara di kisaran 18 sampai 20 persen. Meski begitu, capaian tersebut jauh dari target yang sebelumnya dipatok di kisaran 27 persen.

Sejumlah pengamat mengatakan, PDI-P tak berhasil memenuhi target karena tak mampu memaksimalkan "Jokowi Effect". Salah satu penyebabnya menurut mereka adalah keterlambatan PDI-P menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com