Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2014, 14:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhayati Ali Assegaff menyalahkan media massa atas serangan terbaru yang dilancarkan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terhadap partai tersebut. Menurut Nurhayati, media terlalu memberikan ruang kepada tersangka kasus korupsi tersebut untuk tampil di dalam pemberitaan.

"Saya tidak ingin media itu besar-besarkan hal seperti ini. Itu kan proses sudah di pengadilan. Dia mau ngoceh apa pun, ya tidak benar. Bolak-balik beda omongannya," kata Nurhayati saat dihubungi, Senin (24/3/2014) siang.

Ia menilai, sikap media saat ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sudah semakin dekat. "Bukan Anas-nya. Yang saya pertanyakan justru medianya. Kenapa sudah menjelang pemilu seperti ini justru dia diberi ruang. Saya juga merasa ini sudah tersistem sehingga semua media bisa seperti ini. Independensi media sekarang ini kan sudah tergantung pemilik modal," ujar dia.

Menurut Nurhayati, ucapan Anas tersebut sangat tidak masuk akal dan sudah bersifat fitnah. Dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pernyataan kuasa hukum Anas tentang adanya data yang menunjukkan dana kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009, yang berasal dari dana talangan Bank Century. Nurhayati membantah adanya pembagian uang tersebut.

"Media harus adil dan berimbang, bukan hanya Demokrat dong yang diberitakan begini terus. Proses penegakan hukum itu harusnya tidak boleh dibesar-besarkan di media. Tidak ada loh di negara mana pun, proses pengadilan dimuat di media," ujarnya.

Melalui pengacaranya, Firman Wijaya, Anas mengaku punya data yang menunjukkan bahwa ada dana kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang berasal dari Bank Century. "Data-datanya kita ada," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/3/2014) pekan lalu.

Tak hanya itu, Firman juga mengatakan bahwa Toyota Harrier milik Anas—yang dipermasalahkan KPK—dibeli dengan uang muka dari SBY. Menurut Firman, SBY memberikan uang muka Harrier sebagai tanda terima kasih kepada Anas karena telah berjuang dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 yang memenangkan SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com