Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya: Politik Jangan Dibikin Mata Pencaharian Lagi

Kompas.com - 19/03/2014, 17:04 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menilai selama ini banyak orang yang menggeluti dunia politik hanya sebagai mata pencaharian. Akibatnya, banyak yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa Indonesia.

"Politik, kan menjadi mata pencaharian, ya. Itu enggak benar. Politik untuk mengabdi dong. Orang masuk (politik) mendapat gaji sah-sah saja, enggak ada masalah. Tapi bangsa dan negara ini, kan perlu bertahan lama," kata Syafii seusai menghadiri diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Menurut Syafii, banyak permasalahan di Indonesia yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Pria yang akrab disapa Buya ini menilai pemerintah kurang memperhatikan daerah timur dan juga daerah perbatasan.

"Jadi umpanya mereka pindah warga negara, bergeser, ya itu masuk akal karena mereka-mereka tidak diperhatikan, kok. Selama ini kan pembangunan Indonesia bagian barat. Yang bagian Timur? Di sana cari uang Rp 10 ribu saja susah," paparnya.

Untuk itu, menurut Buya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersifat negarawan dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Selain itu, Buya berharap pemimpin 2014 mendatang dapat membela martabat bangsa, dan kembali menaikkan harga diri bangsa Indonesia. Menurutnya, pemimpin adalah pihak yang paling menentukan dalam perjalanan suatu negara.

"Mereka harus negarawan. Jadi politik itu jangan dibikin mata pencaharian lagi. Yang muncul sekarang jadi politisi ini, belajarlah jadi negarawan," ujarnya.

Buya pun mengajak semua pihak, khususnya generasi muda untuk mengawal jalannya demokrasi. Menurutnya, akan sangat berbahaya jika generasi muda bersikap apatis terhadap Pemilu 2014. "Apa kita rela negeri ini hancur? Kan, tidak. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki demokrasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com