Survei KPK: Mayoritas Publik Anggap Politik Uang Lumrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi di 11 kota pada 2013 menunjukkan bahwa publik menganggap politik uang dalam pemilu sebagai suatu hal yang lumrah.

"71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim. Dari persepsi publik itu menganggap politik uang itu lumrah," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam diskusi bertema "Pemilu Berintegritas Momentum Menuju Pemimpin yang Pro Pemberantasan Korupsi" di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif.

Menanggapi hasil survei tersebut, Gamawan mengakui ada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Gamawan lantas mengungkapkan fenomena terkait politik uang yang dia temukan ketika berkunjung ke daerah.

"Saya menemukan dua hal seperti itu di daerah. Pertama, ada tulisan besar, poster, siap menerima serangan fajar. Kedua, terima uangnya, jangan pilih orangnya, sudah mulai orang meledek bangsa dengan cara-cara seperti ini," katanya.

Untuk itu, Gamawan menawarkan solusi agar Pemerintah mengambil alih pembiayaan pemilu. Kemudian, Pemerintah mengawal pelaksanaan regulasinya di lapangan. "Solusinya, saya tawarkan, keuangan negara makin kuat, politik mahal, negara mungkin bisa ambil peran di sini. Kenapa sih tidak keluarkan saja Rp 15 triliun? Itu kan berapa persen, regulasi kita kawal bersama," ujarnya.

Masalah yang dialami sekarang, menurut Gamawan, pemerintah pusat sulit mengawal kepala-kepala daerah karena pengaruh partai politik yang mengusung kepala daerah tersebut lebih kuat.

"Salah satu kelemahannya, saya pernah menegur bupati, gubernur, yang marah partainya. Saya dicaci maki partainya, jadi partai masih enggak bisa melepaskan diri dari jabatan itu, padahal sudah milik publik. Padahal saya menegur sebagai orang punya kompetensi menurut undang-undang," tutur Gamawan.

Adnan mengatakan, hasil survei mengenai politik uang ini merupakan fenomena yang menarik. Menurutnya, diperlukan lembaga non-pemerintah untuk memberi pendidikan kepada publik mengenai bahayanya politik uang ini.

"Diperlukan NGO (lembaga non Pemerintah) yang deket publik. Sayangnya media enggak punya peran positif untuk menyarankan, media lebih suka cari sensasi," kata Gamawan.