Kasus Akil, Makin Kecil Selisih, Makin Tinggi Tarif

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menetapkan beberapa orang yang diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan penanganan perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah. KPK telah mempelajari pola-pola penyuapan dan hubungannya dengan hasil pemilu di sejumlah daerah.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada yang menarik dari dugaan penyuapan terhadap Akil terkait penanganan perkara sengketa pilkada di MK. Makin tipis selisih suara hasil pemilu, makin tinggi tarif suap yang harus dibayar pihak-pihak yang ingin dimenangkan dalam sengketa. ”Makin putusan itu fragile, karena menghitung angka itu bisa menyebabkan membalikkan posisi kemenangan, itu makin mahal,” ujar Bambang, Selasa (18/3).

Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, berdasarkan keputusan KPU Kota Palembang, pasangan Sarimuda dan Nelly Rasdania memperoleh suara terbanyak, 316.923 suara. Perolehan suara mereka hanya berselisih 8 suara dengan pasangan Romi Herton dan Harno Joyo yang meraup 316.915 suara.

Romi mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang ke MK. MK membentuk panel hakim konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Akil sebagai ketua merangkap anggota serta Maria Farida Indrati dan Anwar Usman masing-masing sebagai anggota.

Dalam dakwaan KPK terhadap Akil disebutkan, Akil menghubungi orang dekatnya, Muhtar Ependy, agar Romi menyiapkan sejumlah uang supaya permohonannya dikabulkan. Kemudian, 16 Mei 2013, Romi melalui istrinya, Masitoh, menyerahkan Rp 12 miliar dan Rp 3 miliar dalam bentuk dollar AS kepada Akil melalui Muhtar. Pada 20 Mei 2013, putusan MK menyatakan membatalkan penghitungan suara KPU Kota Palembang dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah pasangan Romi-Harno mendapat 316.919 suara. Sementara pasangan Sarimuda-Nelly, yang berdasarkan KPU meraih suara terbanyak, berdasarkan putusan MK hanya meraih 316.896 suara.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK telah melakukan gelar perkara pengembangan penyidikan kasus penanganan sengketa pilkada di MK. Kasus korupsi sengketa pilkada di MK tengah dikembangkan untuk mencari pihak-pihak yang diduga ikut memberi suap.

Dalam surat dakwaan, Akil diduga menerima suap dalam sengketa pilkada di 15 daerah, antara lain Kota Palembang (Rp 19,86 miliar), Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Lebak (Rp 1 miliar), Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), Lampung Selatan (Rp 500 juta), Pulau Morotai (Rp 2,9 miliar), Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), Buton (Rp 1 miliar), dan Provinsi Banten (Rp 7,5 miliar). (BIL)