Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perjanjian Batu Tulis, Gerindra Masih Berharap Ketulusan Megawati

Kompas.com - 19/03/2014, 06:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra masih berharap PDI Perjuangan menepati isi perjanjian Batu Tulis yang dibuat lima tahun lalu menjelang Pemilu Presiden 2009. Partai ini menegaskan perjanjian tersebut benar-benar ada dan dibuat bersama oleh kedua partai.

"(Dalam) perjanjian politik ini yang diperlukan adalah ketulusan dari masing-masing pimpinan partai untuk melaksanakannya. Ketulusan itu kunci sebenarnya perjanjian ini dilaksanakan atau tidak," kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat, saat dihubungi, Selasa (18/3/2014) malam.

Karenanya, Martin berharap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menepati perjanjian Batu Tulis itu. Dia menuturkan perjanjian tersebut dibuat pada Jumat malam, tepat sehari sebelum batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2009.

Namun, Martin mengakui perjanjian itu tak memiliki kekuatan hukum. Karena, ujar dia, perjanjian tak dibuat dalam wujud akta notaris. Dia mengatakan, saat itu perjanjian dibuat berdasarkan pada visi dan wawasan kebangsaan kedua partai yang relatif sama.

Menurut Martin, Gerindra dan PDI-P juga terus berkomunikasi baik meski kalah dalam Pemilu Presiden 2009. Buktinya, sebut dia, sempat muncul wacana dari almarhum Taufiq Kiemas untuk melebur Gerindra dan PDI-P ke dalam satu fraksi. Taufiq adalah suami dari Megawati.

Bukti berikutnya, imbuh Martin, adalah kedua partai bersama-sama mengusung pasangan calon untuk Pemilu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. "Sesudah 2009 hubungan kami tetap hangat, kami tak membayangkan perjanjian (Batu Tulis) ini sekarang menjadi ramai," ujarnya.

Seperti diketahui, belakangan dokumen perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI-P beredar. Pada poin nomor tujuh perjanjian itu tertera "Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014".

Isi perjanjian itu menjadi pembicaraan setelah PDI-P menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon yang akan mereka usung di Pemilu Presiden 2014. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam perjanjian Batu Tulis disebutkan dukungan dari Megawati kepada Prabowo akan diberikan jika kedua partai memenangi Pemilu Presiden 2009.

Faktnya, ujar Tubagus, pada 2009 pasangan Megawati-Prabowo kalah. Karenanya, imbuh dia, perjanjian Batu Tulis pun gugur secara otomatis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com