Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Organda: Jokowi Harus Pertegas Kebijakan Transportasi Publik

Kompas.com - 15/03/2014, 11:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Jika lolos dan terpilih menjadi Presiden kelak, Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa lebih tegas mengambil kebijakan di bidang transportasi.

Ketua DPP Organda, Eka Sari Lorena pun berharap preseden seperti Transjakarta, tidak terjadi lagi. Kepada Kompas.com, Jumat malam (14/3/2014), Eka memandang selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak terobosan yang berhasil dijalankan di bawah kepemimpinan Jokowi. Salah satu yang dia apresiasi adalah normalisasi waduk.

"Yang masih kurang itu perbaikan transportasi. Kalau menurut saya, waduk itu sudah sukses, dalam hal ini Jokowi sangat agresif. Janji beliau yang jadi PR besar adalah transportasi," ujarnya.

Menurut Eka, Jokowi juga merupakan sosok pemimpin yang paham konsep mobilisasi orang dan barang untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikasinya adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memungkinkan warga kurang mampu di ibukota untuk mengenyam pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan starndar hidupnya.

Belum pernah, kata Eka, dia melihat presiden yang memikirkan mobilisasi seperti ini. Padahal, berkaca dari China dan Malaysia, keduanya berhasil membangun negara mereka dari konsep ini. "Di sini mau sekolah gratis saja susah, apalagi memikirkan transportasi publik," kata eka.

Eka menilai, MP3EI yang digadang-gadang pemerintah saat pun masih kurang merata pembangunannya. Khusus untuk transportasi publik, Eka berharap, tim Jokowi juga melibatkan orang-orang profesional yang ahli di bidangnya dan bukan hanya orang politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com