Istana: SBY Tak Akan Gunakan Fasilitas Negara Saat Kampanye

LAMONGAN, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menggunakan fasilitas negara selama cuti untuk kampanye menghadapi pemilu legislatif 9 April 2014. Pemerintah, lanjutnya, juga tidak akan menanggung biaya perjalanan SBY selama masa kampanye.

"Tidak, tidak. Itu akan ditanggung oleh partai politik," ujar Julian di sela-sela acara kunjungan kerja Presiden SBY di Tuban, Jawa Timur, Kamis (13/3/2014).

Julian menjelaskan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2013, terdapat ketentuan bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama masa cuti kampanyenya. Pejabat negara yang dimaksud termasuk presiden dan wakil presiden. "Presiden akan menjalani aturan itu dengan baik," katanya.

Meski demikian, Julian menjelaskan bahwa ada beberapa fasilitas yang akan melekat pada Presiden selama masa cuti kampanye. Dia tidak menyebut detail fasilitasnya, tetapi hanya mengatakan bahwa fasilitas itu tetap melekat pada SBY agar menjaga status kepresidenan.

"Walaupun ada perangkat lengkap yang melekat, itu untuk menjaga posisi atau status beliau sebagai Presiden, bukan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan menunjang kegiatan yang berkaitan langsung dengan partai. Ini suatu hal yang beda," kata Julian.

Seperti diberitakan, Presiden SBY telah mengajukan cuti kampanye dan menyerahkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat cuti Presiden dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Dalam surat tersebut dijelaskan soal Pemberitahuan Cuti Presiden untuk Melakukan Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor B.233/M.Sesneg/D-2/KN.00.02/03/2014. Surat ditujukan kepada KPU dengan tembusan ke Presiden, Wakil Presiden, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

SBY akan menjadi juru kampanye (jurkam) Partai Demokrat pada Senin (17/3/2014) di Dapil Jawa Tengah VI, meliputi Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Pada Selasa keesokan harinya, SBY menjadi jurkam di Dapil Jawa Timur VI, meliputi Tulung Agung dan Kabupaten Blitar.

Rencana cuti SBY itu menuai kritik. Langkah itu dinilai kurang tepat. Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung adalah salah satu yang memberi kritik. ”Secara perundang-undangan tidak salah, tetapi ya sebaiknya hanya mengurus partai di hari libur,” kata Akbar.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengkritik rencana cuti SBY. ”Kita harus punya kepemimpinan yang memegang sistem nilai. Bagaimana ini Presiden, kepala pemerintahan cuti dua hari untuk kampanye pemilu. Itu berarti kita dua hari tidak memiliki presiden. Kita butuh keteladanan pemimpin dalam hal ini,” kata Surya Paloh.