Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi Jadi Jurkam Partai

Kompas.com - 05/03/2014, 03:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tak ingin menjadikan kadernya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai juru kampanye. Dia tak mau Ahok mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kini menjadi juru kampanye bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut Prabowo, menjadikan Ahok sebagai juru kampanye (jurkam) akan mengurangi keefektifan kinerjanya sebagai wakil gubernur. "Kalau semuanya sibuk mengurusi kampanye, atau ikut kampanye bersama kita, kapan kerjanya? Kapan melayani rakyatnya?" kata Prabowo dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2014).

Prabowo juga mengatakan tak bakal meminta hal yang sama kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurut dia, kinerja Ridwan saat ini sedang bagus-bagusnya. Menjadikannya juru kampanye justru bisa merusak itu.

"Saya minta Pak Ahok dan Kang Emil (panggilan Ridwan) untuk tetap teguh bekerja keras melayani warga dan rakyatnya. Kalau mereka bekerja dengan baik dan sukses, itu artinya mereka juga membantu kami," ujar Prabowo.

Bila kader partainya yang sedang mengemban jabatan publik memang ingin membantu pemenangan partai di pemilu, maka Prabowo menyarankan agar mereka melakukannya di wilayah masing-masing. "Saya tidak izinkan mereka ikut kampanye ke luar kota. Namun jika mereka ingin berpartisipasi, boleh saja. Tapi, kampanye di dalam kota masing-masing saja," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P mengangkat Jokowi sebagai jurkam. Jokowi menyatakan bahwa tugas utamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak akan terganggu selama dia menjadi jurkam PDI-P.

Jokowi beralasan, dia menjadi jurkam pada akhir pekan. Dia pun menampik mengalokasikan waktu lebih banyak untuk partai ketimbang untuk Jakarta. 

Selain Jokowi, PDI-P juga meminta sejumlah kadernya untuk menjadi jurkam. Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com