Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim MK Ini Terus Bersumpah Bantah Tuduhan

Kompas.com - 04/03/2014, 18:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Calon Hakim Konstitusi Aswanto diklarifikasi terkait isu miring terhadap dirinya oleh Tim Pakar saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014). Sambil bersumpah, Aswanto membantah isu yang dituduhkan kepadanya itu.

Anggota Tim Pakar Musni Umar menanyakan gaya hidup mewah Awsanto sebagai Dekan Universitas Hasanuddin. Musni menanyakan apakah benar Aswanto mempunyai lima mobil mewah, salah satunya yang terbaru adalah mobil Mercedes-Benz.

“Tidak benar, itu hanya surat kaleng. Boleh saya sumpah kepada yang ada di sini kalau itu adalah fitnah. Saya mohon kepada yang mulia, saya ingin mengklarifikasi masalah ini dengan sumpah sehingga kebenaran terbukti,” kata Musni.

Menurut Musni, dia hanya memiliki empat mobil. Salah satu di antaranya mobil dinas. Musni pun kembali melanjutkan klarifikasinya. Kali ini terkait putrinya di Universitas Hasanuddin yang diisukan menjalani ujian skripsi tertutup, tanpa dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Aswanto kembali membantah sambil bersumpah.

“Tidak benar, saya memang tidak datang di ujian skripsi putri saya, tapi istri saya datang. Tidak benar itu, sumpah itu fitnah,” kata Aswanto.

Melihat Aswanto yang terus-menerus bersumpah saat menjawab pertanyaannya, Musni terlihat geram. “Tidak usah pakai sumpah dan berbelit-belit. Kalau tidak benar, nyatakan saja tidak benar,” ujar Musni dengan nada meninggi.

Musni kembali mengajukan klarifikasi terkait berbagai informasi yang didapatkannya dari masyarakat. Musni bertanya soal anak Aswanto di Unhas yang lolos dalam beasiswa, soal Aswanto yang tidak meminta izin kepada rektor untuk mengikuti seleksi hakim MK, juga soal kerabat Aswanto yang menempati posisi strategis di Unhas. Namun, Aswanto tetap terus membantahnya.

Mendengar klarifikasi yang tak henti diajukan itu, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyela. Dia mempertanyakan dari mana informasi tersebut didapatkan.

Dia menilai klarifikasi yang diajukan terlalu banyak dan tidak perlu dilakukan saat fit and proper test. Akhirnya, Al Muzzzamir Yusuf sebagai pemimpin memberikan satu kali kesempatan bagi Musni untuk mengajukan klarifikasi.

Musni menanyakan apakah Aswanto saat ini terkait dengan partai politik tertentu. Aswanto kembali membantahnya. “Sama sekali tidak benar, ini pun informasi yang baru saya dengar,” ujarnya.

Setelah fit and proper test, Musni mengatakan, klarifikasi seperti itu perlu dilakukan agar mendapatkan Hakim Konstitusi yang memiliki kepribadian yang baik. "Itu kan bukan memfitnah, hanya mengklarifikasi saja. Saya mendapat laporan dari masyarakat dan saya klarifikasi ke dia. Kita kan tidak ingin punya Hakim Konstitusi yang kepribadiannya tercela," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com