Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Risma Lebih Canggih daripada Jokowi"

Kompas.com - 26/02/2014, 18:23 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih baik daripada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, kepemimpinan Risma lebih baik dan jauh dari pencitraan jika dibandingkan Jokowi.

"Ibu Risma lebih sophisticated, lebih canggih, lebih alternatif dibanding Jokowi. Dia lebih jauh dari kebisingan media dan jauh dari sisi pencitraan," kata Ramadhan dalam diskusi "Mencari Tokoh Pesaing Jokowi" di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu mengakui bahwa Jokowi populer dan disukai masyarakat. Namun, ia mempertanyakan kompetensi dan kapabilitas untuk mengelola negara Indonesia.

"Saya lihat Jokowi sederhana dan kesannya baik. Tapi harus kita lihat track record-nya. Dan Pak Jokowi skalanya, skala daerah. Belum teruji," ujar Ramadhan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo juga memuji kepemimpinan Risma. Menurut Drajad, kepemimpinan Risma di Surabaya lebih efektif dibandingkan kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta.

"Sewaktu menjadi Dinas Pertamanan Surabaya, dia kan bagus sekali sehingga diangkat oleh Bambang DH (mantan Wali Kota Surabaya) ke posisi yang lebih tinggi dan seterusnya," kata Drajad.

Sementara itu, peneliti Cyrus Network, Hasan Batupahat, juga mengatakan hal senada. Menurut Hasan, Risma lebih baik daripada Jokowi dari segi kinerja dan kompetensi. Kepemimpinan Risma, kata dia, juga lebih teruji daripada Jokowi.

"Waktu itu dia masih Wali Kota Solo. Sementara Risma sudah memimpin Surabaya yang (jumlah) masyarakatya setengahnya Jakarta, APBD-nya sepersepuluhnya Jakarta. Dan berhasil," kata Hasan. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com