JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah susun sewa beberapa waktu lalu. Hasilnya, sebanyak 115 hunian rumah susun terbukti disewakan ke pihak yang tidak berhak untuk menghuni rusun.
"Beberapa bulan ini kita lakukan operasi secara diam-diam. Kita hitung, dari empat rusunawa, ada 115 hunian yang disewakan," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Jakarta Yonathan Pasodung kepada Kompas.com, Rabu (26/2/2014).
Hunian yang disewakan tersebut terdiri dari 17 hunian di Rusunawa Marunda, 45 hunian di Rusunawa Pinus Elok, 44 hunian di Rusunawa Cakung Barat, dan 5 hunian di Rusunawa Pulogebang.
Yonathan mengatakan, operasi serupa akan terus dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran hunian rusun, ia akan menyegel hunian dan meminta penghuni angkat kaki dari rusunawa tersebut. Hunian itu akan dijadikan tempat relokasi untuk warga di bantaran sungai.
"Kita sedang koordinasi dengan Inspektorat soal dugaan adanya oknum PNS yang main-main. Kita enggak mau tahu. Kalau perlu, jika terbukti, mereka yang terlibat kita masuki polisi," kata Yonathan.
Secara terpisah, Gubernur Jakarta Joko Widodo meminta Yonathan mendata jumlah sebenarnya hunian rusunawa di Jakarta yang masih kosong. Jika telah terdata seluruhnya, Jokowi meminta warga bantaran sungai untuk segera direlokasi ke sana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.