Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Usut Identitas Oknum PNS yang Diduga Jual Rusun Pinus Elok

Kompas.com - 23/02/2014, 14:05 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Warga di rumah susun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, melaporkan adanya praktik jual beli unit rusun yang diduga dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta, jika benar terjadi hal tersebut, agar melaporkan kepada dirinya. "Itu siapa? Ya, dilaporin saja ke kami, laporin ke polisi. Tapi namanya siapa?," kata pria yang akrab di sapa Jokowi itu, usai menghadiri sebuah acara di Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2014).

Jokowi meminta, untuk kasus seperti itu, semua pihak jangan menduga-duga terlebih dahulu sebelum kebenarannya dapat dibuktikan. Namun, jika ada yang terbukti bersalah, Jokowi menegaskan tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. "Kalau benar enggak apa-apa (di)hukum, kalau enggak benar?" ujar Jokowi.

Jokowi belum menanggapi nama oknum PNS yang dimaksud, meski awak media menyebut dengan merujuk pemberitaan di media massa. "Benar yang ngomong kamu, lho. Kalau keliru bisa (berdampak) pada nasib seseorang. Saya memutuskan (untuk) sebut seseorang itu, harus ada data jelas dan konkret," ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, pada upaya penyegelan unit rusun yang menyalahi aturan di rumah susun sewa (rusunawa) Pinus Elok, di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (20/2/2014), ditemukan adanya indikasi dugaan praktik jual beli rusun yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI.

Rusun Pinus Elok yang diperuntukkan bagi warga terprogram, justru dihuni puluhan warga umum yang menempati rusun tersebut.

Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Rusun DKI Wilayah III Ledy Natalia menyatakan, pihaknya menyegel total 44 unit rusun dari Pinus Elok A dan B yang menyalahi aturan karena ditempati oleh warga umum. Jumlah yang paling banyak terdapat di Pinus Elok A.

Ledy mengatakan, unit rusun yang menyalahi aturan itu terdapat di rusun Pinus Elok A di Blok A1 terdapat 10 unit, blok A2 terdapat 16 unit, blok A3 4 unit, blok A4 10 unit. Sementara di Pinus Elok B, pada blok B2 terdapat 4 unit.

Ledy menyatakan semua unit tersebut sudah disegel merah. Pada saat itu dirinya bertemu dengan warga yang melaporkan adanya indikasi jual beli rusun yang melibatkan oknum PNS DKI.

"Ada warga yang langsung lapor dan semacam ada indikasi jual beli yang melibatkan PNS," ujar Ledy.

Ledy menanyakan warga tersebut, dan dijawab bahwa warga memperoleh kunci unit rusun dari seseorang dan membeli dengan harga tertentu. Dengan kejadian ini, ia menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com