Tak Ada Dana, Pembelian Apache dan Radar Cuaca Terancam Tertunda

Hasanudin menjelaskan, dalam rapat tertutup yang digelar Komisi I DPR bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pertahanan, pada Senin (24/2/2014) kemarin, terungkap bahwa pemerintah hanya menyanggupi penambahan dana sebesar Rp 23 triliun. Padahal dalam Keppres telah ditetapkan bahwa pos anggaran yang harus dipenuhi mencapai Rp 50 triliun.

"Ada Rp 27 triliun yang tak bisa dicairkan pemerintah dengan alasan berbagai perkembangan situasi keuangan tidak menentu, (sehingga) negara tidak punya uang untuk program ini," kata Hasanudin, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Dengan begitu, kata Hasanudin, target minimum essential force (MEF) tidak dapat dicapai. Ditambah lagi adanya kekurangan pencairan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dari dana sebesar Rp 23 triliun yang tidak dapat dicairkan di 2014 dan menimbulkan lima implikasi yang merugikan.

Hasanudin membeberkan, lima implikasi itu adalah penundaan pembelian helikopter Apache dari Amerika Serikat, radar cuaca dari Rusia untuk helikopter serbu milik TNI Angkatan Udara, dan pesawat jet F-16 dari Amerika Serikat. Selain itu, anggaran pengamanan Pemilu 2014 berkurang dari Rp 300 miliar menjadi Rp 100 miliar, dan terhentinya program alat berat Zeni untuk membantu pemerintah Papua dalam proyek pembuatan 14 jalan baru.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, di antara lima implikasi tersebut, yang paling merugikan Indonesia adalah penghentian kontrak pengadaan pesawat jet F-16 dan radar cuaca helikopter serbu. Pasalnya, kontrak dan pembayaran telah berjalan tetapi pesawatnya belum diterima Indonesia.

"Bagaimana Presiden tak dapat menjalankan Keppres? Kita meminta Rp 1,1 triliun itu dicairkan, tapi Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) sudah lempar handuk," tandasnya.