Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Langgar Jadwal Kampanye, Nasdem dan Caleg Gerindra Dilaporkan

Kompas.com - 25/02/2014, 16:04 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta dan Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Partai Nasdem dan calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mereka diduga menggelar kampanye rapat umum terbuka.

"Bawaslu harus mengkaji dan meneruskan temuan ini pada yang berwenang, dalam hal ini KPU. Kami meminta Bawaslu mengkaji secepatnya atas laporan dan temuan ini karena yang mereka lakukan bisa dikategorikan sebagai kampanye," ujar Wakil sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP Indonesia Girindra Sandino di Gedung Bawaslu, Selasa (25/2/2014).

Ia menyebutkan, Partai Nasdem terbukti mengerahkan massa lewat Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (23/2/2014) lalu. Sementara, kata dia, Aryo juga mengerahkan massa dengan mengumpulkan sekitar 20.000 orang dalam acara temu relawan, Minggu. Girindra mengatakan, Partai Nasdem dan Aryo, yang merupakan Wakil Sekjen Partai Gerindra, telah melakukan kampanye di luar jadwal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, rapat umum baru bisa dilaksanakan selama 21 hari sebelum masa tenang. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Program Pemilu Legislatif 2014, masa kampanye rapat umum terbuka adalah 16 Maret sampai 5 April 2014.

Selain melanggar jadwal kampanye, kata dia, Partai Nasdem dan Aryo juga memobilisasi warga negara yang tidak memiliki hak pilih, yaitu anak-anak.

"Salah satu bukti pelanggaran yang kami laporkan adalah dokumentasi foto adanya keikutsertaan anak kecil. Kami juga memberikan bukti adanya dugaan politik uang. Dokumentasi kita untuk Apel Siaga Partai Nasdem berupa video juga ada," imbuh Girindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com