Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Benar Disadap atau Hanya Pencitraan?

Kompas.com - 23/02/2014, 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengatakan, Komisi I akan menindaklanjuti dugaan adanya alat sadap yang dipasang di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, Komisi I tengah mengumpulkan informasi apakah benar terjadi penyadapan atau hanya upaya pencitraan.

"Komisi I sedang mencari tahu, apakah ini betul-betul sebuah penyadapan atau sebuah cara untuk meningkatkan citra politik saja. Karena itu, kami tidak ingin terburu-buru mengomentari," kata Najib, di Jakarta, Minggu (23/2/2014).

Najib mengatakan, aturan mengenai penyadapan belum terlalu ketat sehingga banyak celah yang bisa digunakan untuk penggunaan alat sadap. Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, sejauh ini petinggi partainya telah melakukan antisipasi terkait aksi penyadapan.

"Kami memiliki cara mengurangi berbicara hal-hal yang penting lewat telepon, petinggi-petinggi partai melakukan rapat terbatas tertutup tergantung masalah yang dibicarakan. Kami menghindari berbicara lewat BBM, WhatsApp, lewat SMS, atau telepon secara langsung," paparnya. 

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi.

Awalnya, Tjaho mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi. Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan bahwa informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.

Sementara Jokowi sudah membenarkan adanya penemuan alat sadap itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com