Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Palembang Bantah Suap Akil Mochtar

Kompas.com - 20/02/2014, 22:08 WIB
Haris Firdaus

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com - Wali Kota Palembang Romi Herton angkat suara mengenai dakwaan jaksa terhadap mantan Ketua Mahkamah Kostitusi Akil Mochtar. Menurut Romli, dakwaan yang menyebut Akil menerima Rp 19,8 miliar untuk mengurus sengketa Pilkada Kota Palembang hanyalah fitnah belaka.

"Tuduhan itu kan fitnah saja. Kalau saya memang terbukti bersalah, saya pasti sudah ditangkap," kata Romi, Kamis malam (20/2/2014), seusai pengajian yasinan di rumah dinasnya di Palembang.

Seperti diketahui, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang perdana sore ini, Kamis (20/2/2014), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dalam dakwaan jaksa, Akil disebut menerima hadiah atau janji terkait pengurusan 15 sengketa pilkada, termasuk Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam dakwaan pertama, Akil disebut menerima suap terkait sengketa lima pilkada. Besaran uang yang diduga diterima Akil bervariasi, antara Rp 500 juta sampai Rp 19,8 miliar. Dari lima sengketa itu, nilai uang terbesar yang diduga diterima Akil berasal dari sengketa Pilkada Kota Palembang, yakni Rp 19,8 miliar.

Romi mengatakan, dia siap dihadirkan di sidang kasus Akil supaya masalah ini terang benderang. Selama ini, Romi juga mengaku kooperatif terhadap pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya siap dipanggil sebagai saksi. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," katanya.

Terkait sengketa Pilkada Palembang, KPK memang beberapa kali memeriksa Romi Herton sebagai saksi. Romi terakhir kali mendatangi Gedung KPK pada Selasa, 4 Februari lalu. Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Romi di Palembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com