Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Tapol: Usung Kejayaan Orba, Golkar Putar Balikkan Sejarah

Kompas.com - 19/02/2014, 08:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bedjo Untung, eks tapol (tahanan politik) dan salah satu korban kekerasan 1965-1966, tak habis pikir dengan kampanye yang dilakukan Partai Golkar sambil menggembar-gemborkan kejayaan rezim Orde Baru. Masih melekat dalam ingatannya kejahatan rezim itu yang telah membunuh teman-temannya dan membuatnya harus mendekam selama 9 tahun di penjara tanpa melalui proses pengadilan.

"Saya mau bilang, Soeharto itu penjahat negara yang sudah merusak dan membunuhi teman-teman saya. Saya adalah representasi korban penjahat tahun 1965. Kalau disebut zaman Soeharto lebih enak, ini memutarbalikkan sejarah. Nyawa sangat murah di masa Orde Baru," ujar Bedjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2014).

Bedjo ditangkap dalam Operasi Tim Kalong pada 24 Oktober 1970 saat dirinya bekerja di salah satu pusat perbelanjaan ternama saat itu, Sarinah. Bedjo tiba-tiba saja diseret Tim Kalong yang dikomandoi Letnan Suprapto dan langsung dijebloskan ke dalam bui. Gara-garanya, Bedjo dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia akibat keterlibatannya dalam Ikatan Pelajar Pemuda Indonesia (IPPI). IPPI ketika itu mendukung kebijakan Soekarno soal Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom).

Menurut Bedjo, jika Golkar hendak mengusung kejayaan Orde Baru, seharusnya partai ini membantu proses pengungkapan kebenaran yang terjadi dalam rezim itu, dan bukannya menutupi-nutupi sejarah. Selain itu, Bedjo mengakui Partai Golkar juga perlu meminta maaf atas kekejaman rezim Orde Baru jika ingin kembali mengungkit masa itu.

"Dengan mengusung Soeharto, Golkar masih menunjukkan dirinya bagian dari Orde Baru. Saya suarakan, partai itu jangan dipilih," ujar Bedjo.

Pada usianya yang kini senja, Bedjo terus berjuang mencari keadilan. Dia menjadi Ketua Yayasan Penelitian Korban 1965-1966. Hanya satu harapannya, pemerintah dan negara harus menggelar persidangan atas kasus penculikan hingga pembunuhan yang terjadi pada masa Orde Baru.

"Walaupun Soeharto sudah meninggal, kami meminta agar ada peradilan in absentia karena kami korban 1965 merasa betul-betul menjadi korban yang sia-sia. Selama itu belum diadili, tidak akan ada kebenaran yang terungkap," ucap pria yang pernah mendekam di penjara Salemba, Cikokol, dan Gunung Sahari itu.

Golkar dan Orde Baru

Partai Golkar belakangan ini mulai menyinggung soal kejayaan Orde Baru. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical bahkan meminta kader Partai Golkar sekaligus anggota organisasi massa yang berafiliasi di dalamnya untuk tidak malu mengakui kalau Golkar berjaya pada era Orde Baru.

Bahkan, Ical meminta mereka untuk bangga dengan masa kepemimpinan Soeharto. "Kalau ada orang tanya, Anda Orde Baru? Jawab 'ya'," kata Ical saat berpidato di acara Pelantikan Pengurus Kosgoro 1957 di Kantor DPP Golkar di Jakarta, Senin (10/2/2014) malam.

Menurut Ical, Orde Baru tidak selamanya negatif. Bahkan, Ical menilai, Orde Baru memiliki banyak nilai positif dibandingkan zaman Reformasi. Satu-satunya hal yang kurang baik dari Orde Baru, kata dia, adalah pemerintahan yang otoriter dan tertutup kepada media dan publik. Selebihnya, Orde Baru memiliki dampak positif.

"Kalau kita malu mengakui itu, kita takut mengakui itu, maka harapan yang ditangkap rakyat akan ditangkap partai lain. Jangan takut bilang Golkar Orde Baru," ujarnya.

Salah satu bukti bahwa zaman Orde Baru adalah zaman yang positif, ucap Ical, adalah dengan munculnya baju dan stiker Soeharto dengan tulisan "Enak Jamanku To?" Menurutnya, baju dan stiker tersebut adalah bukti kerinduan masyarakat terhadap sosok Soeharto dan Partai Golkar.

"Itu bukan Golkar yang membuatnya. Itu masyarakat sendiri yang buat, dan laku dijual kerinduan terhadap Pak Harto. Kerinduan terhadap Golkar sudah ada," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com