Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Bencana, Indonesia Harus Moratorium Tambang dan Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 12/02/2014, 05:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesalahan tata kelola lingkungan disebut sebagai penyebab maraknya bencana di Indonesia. Indonesia disebut sudah saatnya menerbitkan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan pembenahan area resapan air.

Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Audit Lingkungan Sedunia Ali Masykur Musa mengatakan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit akan dapat meminimalisasi bencana alam. Saat ini, ujar dia, banyak pemberian izin tambang dan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara serampangan dan akhirnya merusak lingkungan.

Padahal, kata Ali, saat ini sudah terjadi kelebihan pasokan hasil tambang, khususnya batu bara dan kelapa sawit. "Kita harus moratorium izin tambang karena beberapa udah over supply. Untuk batu bara, yang kita butuhkan 80.000 ton. Tapi, sekarang kita sudah memproduksi 450.000 ton," kata Ali dalam diskusi "Indonesia: Peta Bencana dan Antisipasi", di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

"Kelapa sawit begitu juga, over supply. Meski saat ini kita jadi negara produsen sawit terbesar di dunia, tetap saja produksinya jauh melebihi permintaan," lanjutnya. Tambang dan kelapa sawit, kata Ali, merupakan penyebab terjadinya bencana alam yang diakibatkan kesalahan tata kelola lingkungan.

Selain kedua komoditas tersebut, Ali mengatakan kesalahan tata kelola lingkungan juga terjadi dalam rupa penggerusan daerah resapan air. "Tidak bisa jika ada banjir semata-mata hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi. Periode musim hujan akan selalu ada, tapi kemampuan menyerap air yang tidak ada," ujarnya. "Banyak daerah resapan air yang berubah fungsi. Kalau begini terus, maka bencana akan terus terjadi," jelas Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com